BataraMedia.com | Jeneponto – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jeneponto yang tergabung dalam Gerakan Jeneponto Menolak OMNIBUS LAW mengecam pernyataan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jeneponto yang merasa bahwa mereka seakan akan di paksa untuk menandatangani petisi penolakan OMNIBUS LAW” saat insiden yang dilakukan oleh pengunjuk rasa merupakan penghinaan institusi. Di langsir dari inpuntrakyatjeneponto.co.id pernyataan Anggota dewan Iramawati ‘menyatakan menyetujui penolakan RUU Cipta kerja Atas desakan pengunjuk Rasa , karena tidak ingin terjadi hal hal yang tidak diinginkan di kantornya”

Kecaman itu diungkapkan oleh Ketua PC PMII Jeneponto Muh Idris Haris dalam keterangan resminya, Minggu (11/10/2020), Jln Lingkar Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Menurutnya, pernyataan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jeneponto itu sangat berbahaya, sebab memancing amarah semua elemen masyarakat Jeneponto dan tidak mencerminkan wakil rakyat.

READ  MoU antara Politani Pangkep dengan 6 SMKN Prov.Sulawesi Selatan Pada Upacara Wisuda Lulusan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Sahabat Muh Idris Haris Selaku Ketua Cabang PC.PMII Jeneponto mengatakan, bahwa pernyataan dari Ibu Irmawati sangat tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat, ibu Irmawati mengatakan bahwa mereka seakan akan  di paksa untuk bertanda tangan tentang petisi penolakan Omnibus Law dan insiden yang di lalukan oleh pengunjuk rasa merupakan penghinaan terhadap institusinya.

Wakil Ketua I juga tidak layak juga menjadi wakil rakyat melihat etika dan tingkah lakunya sangat tidak mencotohkan sebagai pimpinan DPRD . Ungkapnya

 

Laporan : JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here