BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar telah menghadirkan tiga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dalam sidang kedua perkara dugaan korupsi yang melilit Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berinisial II selaku terdakwah I dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan inisial FS sebagai terdakwah II di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Peng Tipikor) Makassar Sulawesi Selatan hari ini, Kamis (09/09/21) siang tadi.

Ketiga mantan Kadis PUTR adalah Muh Yunan Krg Tompobulu, ST, MT dan Ir. H. Arman serta Drs. Taufik Nurharas, M.Ec.Dev selaku mantan Plt Kadis PUTR yang sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada Mei hingga Juli 2018 dan juga sebagai Sekretaris Dinas PUTR sejak tahun 2017. Selain itu, juga dihadirkan sebagai saksi antara lain, Muh Ramli, ST sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUTR dan Firman, ST selaku Kepala Seksi Drainase dan Limbah pada Bidang Cipta Karya Dinas PUTR. Kemudian Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar, Riska Jaya Syamsul, ST.

READ  Polisi Harus Usut Tuntas Pemalsuan Surat Test Antigen RS.Universitas Indonesia Timur (UIT).

Dalam keterangan kesaksian ketiga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar didepan majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar yang diketuai oleh Ni Putu Sri Indayani, SH MH dengan hakim anggota masing-masing Yamto Susena, SH MH dan Sahrizal Lubis, SH, mereka mengaku sama sekali tidak mengetahui secara jelas sekaitan dengan pelaksanaan pekerjaan baik dalam kegiatan perencanaan teknis, kegiatan pengawasan, survey jalan serta pembuatan peta jaringan berbasis SHP padahal dari PPK dan PPTK diketahui selalu melaporkan realisasi fisik pekerjaan dan keuangan kepada Pengguna Anggaran (PA) pada setiap bulannya.

Sementara saksi Muh Ramli, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga lanjut JPU Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin, SH tidak melakukan fungsi KPA secara maksimal sekaitan kegiatan perencanaan, pengawasan dan survey kondisi jalan serta pembuatan peta berbasis SHP. Disamping itu, saksi Firman, ST menjelaskan bahwa dirinya mendapat telfon dari terdakwah I untuk menyiapkan company profile guna untuk mengerjakan kegiatan survey kondisi jalan sebanyak 4 paket dan menyiapkan CV Archindo akan tetapi perusahaan ini tidak pernah merasa mengerjakan kegiatan yang dimaksud oleh II.” pungkas La Ode Fariadin.

READ  Sandera Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp43 Triliun , Jusuf Rizal: Ada Apa Dengan Kejagung?

Lain halnya yang disebutkan oleh Riska Jaya dalam kesaksiannya tadi siang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar. Ia mengimbuhkan bahwa sebagai pejabat pengadaan pada Setda Kepulauan Selayar dirinya telah mendapat catatan dan rekomondasi calon penyedia dari oknum PPK yang juga terdakwah I untuk diserahi pekerjaan perencanaan teknis, pekerjaan pengawasan, survey kondisi jalan serta pembuatan peta. Adapun calon penyedianya adalah CV Aurel Pratama, CV Geziplan dan CV Archindo.” tambah La Ode. Untuk agenda selanjutnya sesuai yang dijadwalkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar bahwa pada Kamis (16/09/21) pekan depan masih dalam tahapan menghadirkan saksi-saksi.

JPU Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin menambahkan bahwa dalam kasus ini negara mengalami kerugian senilai Rp 408.699.998,- berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi perhitungan kerugian negara atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar terhadap 15 paket pekerjaan teknis yang terdiri dari 5 paket pekerjaan teknis, 5 paket pekerjaan pengawasan teknis dan 4 paket survey kondisi jalan kabupaten serta 1 paket pembuatan peta jaringan berbasis SHP.

READ  Tak Di Sangka Ketua PDUI Kabupaten Jeneponto, Diduga Perintahkan Honorer Lakukan Pungli Pasien BPJS

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB