Bataramedia,com | Proyek pembangunan sanggar kegiatan belajar (SKB) melalui Dinas Pendidikan yang terletak di Kelurahan tonrokassi Kecamatan tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Di ketahui tidak memiliki papan nama proyek sebagai bentuk kejelasan dari petunjuk tekhnis sesuai dengan aturan perundang undangan yang dimana perlu diketahui sumber anggaran serta pelaksana dari kegiatan proyek tersebut.

Berdasarkan pantauan langsung oleh Tim Lembaga Pemberantas Korupsi LPK Sulawesi Selatan Melalui Sekjend Saparuddin kepada media ini Selasa, (14/09/21) mengatakan bahwa pembangunan 1 paket SKB sama sekali tidak memiliki papan nama proyek dari sejak awal dilaksanakannya pekerjaan tersebut, hingga saat ini progres sudah mencapai 50 % sementara belum diketahui berapa besar anggaran dan pelaksana kegiatannya siapa ?
Pasalnya proyek yang diwawancarai oleh tim LPK mengatakan bahwa dirinya hanya sebatas pekerja saja, dan tidak mengetahui dengan jelas tentang papan nama proyek tersebut ” ujarnya.
Sementara salah satu pengawas pekerja SKB Rahim yang dimintai keterangannya mengatakan bahwa dirinya juga hanya sebatas pengawasan tentang bahan material dalam pembangunan di SKB tersebut. Dan terkait masalah papan nama proyek dirinya juga tak mengetahuinya dan silahkan berhubungan langsung dengan pemilik perusahaan sebagai pemenang tender.

READ  Pembangunan Workshop BLK Pondok Pesantren Darul ISHLAH Diduga Asal Selesai

Dan ketika ditanya kembali berapa besar anggarannya, apa nama perusahaan dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan, dan lagi lagi dirinya berkilah sama sekali tidak mengetahuinya.

Dalam pekerjaan proyek baik itu pembangunan, rehabilitasi dan lain lain, yang dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus APBN/APBD memang wajib menggunakan papan nama proyek, Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No.14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti juga Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

READ  Akhirnya Sindikat Curanmor di Gowa diciduk Polisi

Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan. Bahkan patut dicurigai bahwa proyek tersebut diduga siluman alias tak bertuan dari sejak awal tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan aturannya oleh pemerintah.(syafar)