BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar    Akibat merasa bathin tertekan dan merasa ketakutan dalam melakukan aktivitas keseharian sebagai warga masyarakat Kepulauan Selayar dengan adanya sekelompok orang yang diduga memiliki niat jahat ingin merekayasa, menipu dan memalsukan dokumen dan surat-surat akta notaris yang saat ini sedang dalam proses penanganan Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Selayar dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar sehingga Rasman Alwi selaku korban memerlukan perlindungan hukum dan perlindungan keselamatan jiwa dari Presiden RI, Joko Widodo.

Dalam surat pribadi Rasman Alwi yang dikirimkan ke Presiden RI di Jakarta menyebutkan jika laporan dugaan kasus penipuan dengan terlapor AP dengan Nomor : LP/171/Res.1.11/IX/2019/Res.Kep.Slyr bertanggal 10 September 2019 dan Laporan Polisi tentang dugaan pemalsuan dokumen Akta Notaris dengan terlapor MRZ bersama tersangka SBN seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Selayar juga berkas perkaranya telah dikirim ke Kejaksaan. Namun oleh Kejaksaan mengembalikan berkas perkara indikasi pemalsuan dokumen karena oknum Notaris tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) padahal menurut hasil penelitian berkas perkara oleh Kejaksaan, pelaku utamanya adalah oknum Notaris, MRZ.” Demikian salah satu poin surat bertanggal 13 Oktober 2021.

READ  Teriaki Petugas, Pengedar Sabu di Sekarbela Diringkus

Malahan berkas itu lanjut Rasman Alwi sudah di P19 kan oleh Kejaksaan sebagai petunjuk untuk memunculkan tersangka baru akan tetapi oleh pihak Penyidik Tindak Pidana Umum pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres setempat belum melakukan pengembalian berkas perkara sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Karena itu, Kejaksaan mengirimkan P20 sebagai bentuk peringatan kepada penyidik karena batas waktunya sudah dianggap habis.

Disisi lain, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta juga sudah tiga kali menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel sesuai Surat Kompolnas Nomor : B-2224A/Kompolnas/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Rasman Alwi dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan merujuk pada surat bertanggal 30 Nopember 2020 yang diterima oleh Kompolnas pada 26 Nopember 2020. Kemudian Surat Kompolnas bernomor : B-548A/Kompolnas/4/2021 tanggal 19 April 2021 dengan merujuk pada surat Rasman Alwi bertanggal 16 Maret 2021 yang diterima oleh Kompolnas pada 22 Maret 2021.

Kemudian Surat Ketua Kompolnas Nomor : B-2224A/Kompolnas/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dengan merujuk pada surat pengaduan Rasman Alwi tanggal 20 September 2021 tentang permohonan perlindungan dan keselamatan jiwa dan diterima oleh Kompolnas pada 28 September 2021. Ketiga surat ini ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Ketua Kompolnas, Dr Benny Jozua Mamoto, SH, M.Si.” jelas Rasman Alwi sembari memperlihatkan ketiga surat itu kepada media ini.

READ  Dit Polairud Polda Sulsel Ungkap 8 Pelaku Ilegal Fishing Dengan Ratusan Bom Ikan Siap Pakai dan 100 Batang Detonator

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar melalui Kepala Seksi Intelijennya, La Ode Fariadin, SH, Kamis (14/10/21) kepada BATARAMEDIA.COM membenarkan adanya pengiriman P20 yang ditujukan kepada Penyidik Tindak Pidana Umum (Pidum) pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Selayar sekaitan kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh oknum Notaris, MRZ beberapa waktu lalu. “Polisi sudah membuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kemudian Kejaksaan menindaklanjti dengan membuatkan P16. Namun ternyata setelah diterbitkan P16, penyidik tidak melimpahkan berkas perkara.

Kemudian Kejaksaan lagi mengirimkan P17. Penyidik juga tidak melakukan pengiriman barang bukti atau tahap I kepada Kejaksaan. 30 hari sejak terbitnya P17, SPDP tidak dikembalikan. Setelah 30 hari tidak juga ditindaklanjuti maka Kejaksaan telah menghapus diregister. Setelah 14 pasca terbitnya P19 mestinya penyidik sudah mengirimkan kembali berkas perkara itu ke Kejaksaan. Tapi ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak juga diserahkan maka Kejaksaan kembali mengirimkan P20 kepada penyidik Pidum Polres Kepulauan Selayar.

READ  Polres Bone Amankan Pelaku Prostitusi Online

P20 ini tambah Fariadin adalah pemberitahuan bahwa waktu penyidikan tambahan bagi penyidik itu sudah selesai dalam waktu 14 hari. Dan 30 hari tidak ditindaklanjuti dengan pengembalian berkas perkara maka dikembalikanlah SPDP itu oleh Kejaksaan kepada penyidik. Setelah dikembalikan maka dicoretlah SOP ini dari register. Tapi bukan berarti kasusnya Rasman Alwi dihentikan atau sudah selesai.

Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kepulauan Selayar, Eddy Djuebang, SH yang dihubungi via WhatsAppnya meminta kepada media ini untuk melakukan konfirmasi kepada Kasi Intelijen. “Kita tanyakan ke Kasi Intelijen karena bukan kewenangan kami untuk memberikan penjelasan.” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Unit Pidana Umum Polres Kepulauan Selayar, Aipda Kaharuddin, SH yang dihubungi via selulernya, Jumat (15/10/21) sekitar pukul 12.45 Wita kemarin tidak memberikan respon. Demikian pula pesan pendek yang dikirimkan via WhatsAppnya tidak dibalas. Sementara itu, baik telpon maupun WA nya sedang aktif.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB