BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar Seorang oknum notaris berinisial MRZ dan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Selayar berinisial SBN telah dilaporkan ke polisi oleh Rasman Alwi alias Aco bin Muhammad Alwi Husain (42) lantaran diduga kuat telah memasukkan keterangan yang diduga palsu kedalam akta otentik sesuai Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa surat-surat pembelian dan panjar tanah yang terletak di Pulau Bahuluang, Polassi dan Pulau Kayuadi masing-masing dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan.

Pernyataan ini didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/24/II/2020/Sulsel/Res.Kep.Selayar bertanggal 11 Februari 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/II/Res.1.9/2021/Reskrim bertanggal 24 Februari 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/26.c/VIII/2021/Reskrim tanggal 22 Agustus 2021 dan Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor : C.1/88//VIII/2021/Reskrim bertanggal 23 Agustus 2021 dengan terlapor, MRZ dan SBN.

Dalam surat tanda terima barang bukti bernomor : STTB/060/II/Res.1.11/2020 yang diterima oleh Aipda Ulil Amri, S.Sos dari Rasman Alwi pada 10 Februari 2020 berupa 15 berkas akta kuitansi, 1 buah akta perjanjian pengikatan jual beli, 1 buah akta perjanjian pengikatan jual beli, 68 lembar kwitansi biasa, 54 lembar nota toko dan warung, 1 buah handphone merk Iphone X lengkap dengan percakapan antara Rasman Alwi dan Notaris serta Rasman Alwi dan tersangka Sarbini, Rasman Alwi bersama investor Alvian Pramana di Jakarta. Kemudian 1 buah flashdisk berisi percakapan WA dan print out buku rekening BRI milik Rasman Alwi dari tanggal 2 Nopember 2018 hingga 29 April 2019 dengan nomor rekening 489201007918xxx.

Malahan berdasarkan keterangan pers dari Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari), La Ode Fariadin, SH bahwa kasus ini sudah bergulir sejak akhir Agustus 2021 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar dan saat ini sudah P19 dan sementara dalam proses penelitian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rizal Djamaluddin, SH. Tersangka SBN juga sudah pernah ditahan di Sel Tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kepulauan Selayar Jl Robert Wolter Monginsidi Benteng selama 12 hari namun belakangan tersangka mendapatkan penangguhan penahanan dari kepolisian.

READ  JPU Kembali Hadirkan Terdakwa JF di Kursi Pesakitan

Menurut korban Rasman Alwi, kasus ini resmi dilaporkan kepada Kepolisian Resor (Polres) sejak tahun 2020 lalu diera kepemimpinan Ajung Komisaris Besar Polisi (AKBP) Temmangnganro Machmud, S.Ik, MH sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Selayar. Rasman Alwipun mengaku sudah sangat dirugikan oleh MRZ dan SBN. ” Saya merasa sangat dirugikan oleh mereka. Total keseluruhan kerugian materiil akibat perbuatan mereka mencapai Rp 3 miliar lebih termasuk biaya akta, transportasi dan biaya-biaya lainnya. Modus operandi yang dilakukan oleh keduanya adalah membalikkan fakta tentang penerimaan uang sebagai panjar, pelunasan dan pembelian dari para pemilik tanah.” kata Rasman saat menemui media ini tadi malam.

Dalam sejumlah kuitansi pemberian panjar oleh Rasman Alwi diantaranya kepada Amir senilai Rp 25 juta untuk lahan seluas 25 ribu meter persegi yang terletak di Polassi pada 6 Januari 2019. Kemudian juga telah dipanjar kepada Muh Saleh senilai Rp 125 juta untuk pembelian tanah di Tanjung Besar Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu pada 27 Nopember 2018. Selain itu, ia juga telah memberi panjar kepada Iswar senilai Rp 96 juta dan Irwan Arfah sebesar Rp 350 juta serta Dg Silaja alias Asfah senilai Rp 175 juta di Pulau Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate. Juga Ahmad Zulkarnaim sebesar Rp 200 juta yang kesemuanya ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000. Dan masih banyak lagi penerima panjar lainnya hingga totalnya mencapai Rp 3 miliar lebih.” Rasman Alwi jelaskan.

READ  ada apa dengan kejaksaan luwu timur ? kasus dugaan spj fiktif tp pkk di duga mangkrak

Sementara itu MRZ yang dikonfirmasi via WhatsAppnya, Jumat (24/09/21) sekitar pukul 11.21 Wita kemarin mengaku sedang dalam perjalanan menuju Makassar. Namun beberapa jam kemudian ketika ditanya ulang seputar laporan Rasman Alwi terkait kasus pembelian dan panjar serta pelunasan tanah yang terletak di Polassi, Bahuluang dan Kayuadi serta Dodaiya yang melibatkan dirinya, dengan spontan MRZ melalui pesan pendeknya ke media ini meminta untuk tidak mengekspose kasus ini. ” Maaf pak, kalau bisa janganmi diangkat sebagai berita kasus ini, pak.” ungkapnya singkat.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum SBN, Jamaluddin, SH. Menurutnya,” Penetapan tersangka SBN dianggap sangat terburu-buru. Pasalnya, baik Alvian Pramana selaku investor yang mentransfer dana maupun Notaris MRZ itu belum pernah sama sekali dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik namun tiba-tiba SBN telah ditetapkan sebagai tersangka. Mestinya pihak Tim Penyidik Pidana Umum (Pidum) pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Selayar bersikap lebih profesional dengan melakukan pemeriksaan, baik kepada Alvian Pramana dan MRZ sebagai saksi sebelum SBN ditetapkan sebagai tersangka.

Dan perlu kami pertegas lanjut Jamaluddin,” MRZ itu tidak bisa dimintai keterangan sebelum ada izin dari Mahkamah Kehormatan Notaris (MKN) di Jakarta. Apalagi berdasarkan hasil keputusan sidang di Mahkamah Kehormatan Notaris bahwa MRZ tidak memiliki kesalahan sekaitan penerbitan akta itu, sehingga tidak bisa diperiksa oleh siapapun termasuk kepolisian dalam kapasitasnya selaku Notaris. Karena MRZ adalah pejabat negara. Sementara SBN itu ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya balasan dari MKN.” ungkapnya.

READ  LELANG RKB SMAN 1 MAKASSAR DILAPORKAN L-KONTAK KE APH

Kuasa Hukum SBN, Jamaluddin, SH juga menyatakan,” Dana sebesar Rp 2,4 miliar lebih yang digunakan oleh Rasman Alwi untuk melakukan panjar dan pelunasan kepada sejumlah pemilik tanah itu adalah uang milik Alvian Pramana yang ditransfer kepada Rasman Alwi melalui rekeningnya. Dana itu sendiri lanjut Jamaluddin, sama sekali tidak pernah dilihat oleh klien saya, SBN. Karena dana itu diterima oleh Rasman Alwi lalu kemudian dijadikan sebagai panjar dan pembelian tanah dibeberapa titik. Diantaranya, di Dodaiya, Bahuluang dan Polassi dalam wilayah Kecamatan Bontosikuyu serta di Pulau Kayuadi dalam wilayah Kecamatan Taka Bonerate.

Kerugian yang diklaim oleh Rasman Alwi mencapai Rp 3 miliar lebih, itu tidak pernah dikomprontir oleh Alvian Pramana selaku pemilik dana. Bahkan terkait masalah ini Alvian juga sudah melaporkan Rasman Alwi ke Polda Sulsel. Mestinya juga Rasman Alwi merinci kerugiannya itu. Kalaupun dikatakan Rp 1 miliar khusus untuk gaji selama 1 tahun yang diberikan oleh Alvian kepada Rasman Alwi, saya tidak tahu. Karena itu pembicaraan berdua antara Rasman dan Alvian. Dan kalau itu benar, harusnya yang dilaporkan oleh Rasman adalah Alvian bukan klien saya.” kata Jamaluddin saat ditemui dirumah kediaman pribadi H Arifing Daeng Marola almarhum tadi malam.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB