Soal Sengketa Pilkades Desa Kohala, Komisi I DPRD Minta Kades Terpilih Versi PTUN Bersabar

812

BATARA MEDIA.COM | Andi Mahmud, ST selaku Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Selayar yang ditemui media ini dirumah kediamannya di Barugaiya Kecamatan Bontomanai sekitar pukul 09.15 Wita, Selasa 25/05/21 kemarin meminta agar Kepala Desa Kohala, Rahman R, S.Sos versi putusan PTUN Makassar harus bersabar. ” Mestinya Rahman R harus bersabar. Apalagi Pemda Kepulauan Selayar melalui Kepala Bagian Hukum Setda mengaku belum menyerah meskipun putusan banding di PTUN Makassar bernomor : 9/G/2020/PTUN.Mks sudah turun dan dinyatakan sudah inkracht. Salah satu faktanya karena Pemda tetap ngotok dan akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dan memang itu sangat dimungkinkan.” pungkas Andi Mahmud kemarin.

Meskipun Pemda akan melakukan upaya PK tetapi juga sepatutnya Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali harus memberhentikan Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala dan pasca turunnya putusan banding ini dan mengangkat pelaksana tugas. Alasannya karena setelah turunnya putusan banding dari PTUN yang dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap dengan memenangkan pihak penggugat Rahman R, S.Sos maka secara otomatis pula Rakhman Hamdani tidak memiliki legal standing.” papar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kepulauan Selayar ini.

READ  PKM gantarangkeke lakukan vaksinasi tahap I, ketua DPK KNPI Gantarangkeke harap ini

Dan kalaupun pihak penggugat melalui kuasa hukumnya mengancam Rakhman Hamdani untuk digugat secara Perdata nantinya, itu adalah hak secara pribadi Rahman R bersama kuasa hukumnya. Kami dari Komisi I DPRD Kepulauan Selayar hanya menfasilitasi Pemerintah Daerah dan pihak penggugat agar kasus ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Tetapi setelah Komisi I DPRD memanggil Pemda, pihak kuasa hukumnya melalui Kepala Bagian Hukum Setda tetap ngotok akan memgajukan upaya PK ke PTUN Makassar. Dan itu batasnya tanggal 26 Agustus 2021 PK Pemda sudah harus masuk dengan menyertakan bukti-bukti baru dipersidangan.

Kami melihat pihak Pemda Kepulauan Selayar memiliki pertimbangan lain sehingga sampai saat ini tidak mau melakukan eksekusi dengan melantik Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada 05 Desember 2019 lalu. Sebab kalau Pemda tidak mempunyai novum atau bukti baru yang dapat diperlihatkan pada persidangan di PTUN Makassar nanti, kami yakin tidak akan sebandel itu. Tapi kita tunggu saja hasil PK nya nanti.” Mahmud menambahkan.

READ  Terkait Penundaan Pelantikan PAW PAN, Ali Yathas Pimpinan DPRD Mesti Tegas, Jangan Berprilaku Primitive

Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta kepada penggugat Rahman R untuk tetap bersabar. Tunggu saja hasil PK. Dan saya kira setelah PK dan PTUN menolak upaya PK maka Pemda akan legowo dan melantik Rahman R sebagai Kepala Desa Kohala di Kecamatan Buki Kepulauan Selayar. Karena sudah tidak ada lagi upaya hukum diatasnya.” kunci Andi Mahmud.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Pemda Kepulauan Selayar yang juga Kepala Bagian Hukum Setda, Muh Basir, SH ketika ditanya seputar hasil keputusan rapat di Komisi I DPRD pada Senin, 17 Mei lalu dengan spontan meminta tanyakan kepada Komisi I DPRD Selayar yang diketuai Andi Mahmud, ST. ” Kita tanya langsung Komisi I, pak !” Demikian via WhatsAppnya.

READ  Minimalisir Korupsi di Selayar Tipikor Polres Sosialisasi "Aplikasi Lapor Korupsi"

 

Penulis ; DJ

Editor.   ; TS