BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin, SH kembali menghadirkan 5 orang saksi dalam sidang ketiga, kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Polebungin tahun 2019 di Pengadilan Tipikor Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (15/09/21) siang tadi. Kelima orang saksi itu adalah Irwandi selaku bendahara, Ahamudding sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama sekretarisnya, Adriana dan Kepala Urusan Perencana, Andi Rahmayana serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polebungin, Muh Tamrin.

Dalam keterangan persnya usai sidang ketiga dengan agenda yang sama pada sidang kedua pekan lalu , JPU Kejari Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin mengungkapkan,” Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hari ini, dari lima orang saksi yang dihadirkan, semuanya dinilai telah memberatkan terdakwah mantan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Polebungin, SF yang sekaligus sebagai Sekretaris Desa (Sekdes). SF tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang didakwah melakukan korupsi Dana Desa (DDS) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Polebungin tahun 2019 senilai Rp 435.030.912,-

READ  Jaga kelestarian lingkungan, DPK KNPI Pajukukang bersama mahasiswa UIN Alauddin Tanam 1000 Pohon

Berdasarkan kesaksian Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu) Desa Polebungin, Irwandi lanjut La Ode Fariadin bahwa proses pencairan alokasi dana desa tahap III dan IV serta dana desa tahap III itu dicairkan sendiri oleh terdakwah. Kaur Keuangan atau bendahara desa hanya diserahi tanggungjawab untuk melakukan pembayaran gaji, tunjangan, membeli Alat Tulis Kantor (ATK) sedangkan untuk anggaran kegiatan proyek fisik itu dikelola sendiri oleh terdakwah, SF.” imbuhnya.

Kemudian untuk kesaksian Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Ahamudding membenarkan jika dirinya telah menerima uang senilai Rp 297 juta lebih dari bendahara untuk membiayai delapan (8) paket kegiatan fisik yaitu 3 paket rabat beton, pembangunan draenase, pembangunan reservoir, pembangunan 10 unit MCK dan pembangunan lapangan bulutangkis dua (2) unit. Dari 8 paket kegiatan ini yang tidak dikerjakan masing-masing dua lapangan bulutangkis serta dari total 19 unit MCK yang dikerjakan hanya 10 unit diselesaikan.

Sedangkan sekaitan dengan pertanggungjawaban nota pembelian dan pembayaran HOK, itu diserahkan kepada terdakwah untuk dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Selanjutnya saksi tidak dapat memastikan pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Mengenai bobot volume pekerjaan apakah sesuai ataupun tidak menurut Ahamudding tidak tahu akibat keterbatasan pengetahuan secara teknis dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).” kata Fariadin menambahkan.

READ  Aktivis HMI Mengecam Tindakan Pegawai Samsat, ada apa ?

Sementara itu Ketua BPD Desa Polebungin, Muh Tamrin mengakui bahwa setelah mendapatkan informasi dari Inspektorat Kepulauan Selayar sekaitan dengan temuan sejumlah proyek fisik yang tidak dilaksanakan alias fiktif, pihaknya telah memanggil terdakwah SF untuk segera menyelesaikan proyek dimaksud. Akan tetapi oleh terdakwah sama sekali tidak menggubris. Karena itu pelaksanaan pembangunan 9 unit MCK serta pembangunan 2 lapangan bulutangkis telah menjadi temuan dari hasil pemeriksaan dan audit Inspektorat.” pungkasnya.

Lebih lanjut saksi Adriana mengungkapkan,” Terkait pengadaan alat-alat kelengkapan kantor yang akan dijadikan sebagai asset tetap Desa Polebungin seperti pembelian kursi, meja kantor, lemari, printer senilai Rp 49.500.000,- ternyata tidak dibelanjakan. Sementara untuk kesaksian dari Andi Rahmayana selaku Kaur Perencana menjelaskan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar. Alasannya karena ada pihak lain yang disuruh membuat yakni Herman. Selain itu, untuk pengadaan alat-alat pertanian serta alat-alat pertukangan itu tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwah.” katanya.

READ  Denta Embong, Korban Laka Lantas Jampea di Amputasi

Pada persidangan sebelumnya, Rabu (08/09/21) lalu, JPU Kejari Kepulauan Selayar telah menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Irwan Baso, S.STP, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Tajuddin Makka dan Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi pada Dinas PMD Kepulauan Selayar, Andi Krisnayanti, S.Sos.

Mereka dihadirkan didepan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang diketuai oleh Ni Putu Sri Indayani, SH MH guna memberikan kesaksian secara umum terkait mekanisme penunjukan surat perintah pelaksana tugas Kepala Desa Polebungin dan sekaitan pelaksanaan kegiatan fisik yang dikerjakan oleh oknum Plt Kades Polebungin, SF. Termasuk pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik yang mengakibatkan negara mengalami kerugian hampir Rp 450 juta ini.” kunci La Ode Fariadin.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB