BATARA MEDIA.COMMakassar- Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Sulawesi Selatan akan melakukan pendampingan Hukum terhadap Rekan kami Wartawan Online. Jumat 12/02/2021

Undang-Undang Negara Republik Indonesia telah memberikan Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Wartawan. Dalam Pasal 4.Undang-Undang 1999 Tentang Pers dinyatakan ” bahwa Kemerdekaan Pers Sebagai Hak Asasi Warga Negara “. Terhadap Pers Nasional, Jaminan terhadap kebebasan Pers memiliki kausalitas dengan perlindungan WARTAWAN.

Perlu diketahui bahwa Kemerdekaan Pers dalam rangka menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas Informasi (Right to Information) dan hak untuk tahu (Right to know) dari masyarakat adalah menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya (Obligation to fulfil).

Dalam pasal UU 40.Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya WARTAWAN mendapat perlindungan Hukum.
Menilik pasal 50 kUHP, maka Wartawan dan Media sebagai pelaksana Undang Undang 40.tahun 1999 tak boleh dipidana.
Oleh karena itu wartawan yang bertugas terkait dengan profesinya tak bisa disasar UU ITE.

READ  Tinjau vaksinasi bagi wartawan, ini harapan Presiden Jokowi

Halim SH, sebagai ketua Perkumpulan Wartawan Media online Indonesia dan Ketua LSM komando Merah putih Kota Makassar menyampaikan bahwa akan melakukan perlindungan Hukum terhadap rekan kami dan menyiapkan advokat karena ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap wartawan seluruh Indonesia, dan kasus ini kami akan dampingi sampai ke mabes Polri.

“Kami Sebagai Insan Pers Meminta Bapak Kapolda Sulawesi Selatan Untuk mencopot Kapolres Enrekang.”

Laporan : JS

Editor     : Ts