BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar    Dalam sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi, hari ini Kamis (02/09/21) seputar pelaksanaan pekerjaan 15 kegiatan teknis yang melilit oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar, baik terdakwa satu maupun dua yang berinisial II maupun F yang didampingi penasehat hukumnya Muhtading SH, kedua terdakwah tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin, SH.

Olehnya itu, dalam sidang lanjutan yang menurut rencana akan digelar pada Kamis (09/09/21) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Pernyataan itu disampaikan oleh JPU Kejari Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin dalam keterangan persnya melalui pesan pendek via WhatsAppnya siang tadi sekitar pukul 13.15 Wita di Makassar Sulawesi Selatan seraya menyebut jika Ketua Majelis Hakim pada Peng Tipikor Makassar adalah Ni Putu Sri Indayani, SH MH.

READ  Di pukul Satpol PP, Ibu di Gowa Di larikan ke Rs, Begini Kondisinya

Adapun modusnya bahwa kedua terdakwah II dan F selaku PPK dan PPTK meminjam bendera perusahaan masing-masing CV Aurel Pratama Karya Konsultan dengan Direktur, Ir AI, CV Geziplan Direkturnya berinisial HN, ST dan MR, S.Kom sebagai Direktur CV Archindo untuk mengerjakan sendiri 15 paket pekerjaan teknis pada Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kepulauan Selayar tahun anggaran 2018. Bahwa dalam pelaksanaannya kedua terdakwah menggunakan pegawai honorer pada Bidang Bina Marga di Dinas PUTR termasuk tenaga swasta dengan tidak melibatkan jasa konsultansi atau penyedia jasa dengan perjanjian fee perusahaan sebanyak 5 persen dari nilai kontrak setelah dilakukan pemotongan pajak.

Akibat perbuatan ini lanjut La Ode Fariadin sehingga dinilai tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung pada huruf b angka 5 dan 7, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), PP Nomor 58 tahun 2005 tenteng Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tenteng Perubahan ke 2 atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (5) huruf a dan Pasal 132 ayat (1) sehingga telah dianggap kedua terdakwah memperkaya diri.

READ  Sandera Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp43 Triliun , Jusuf Rizal: Ada Apa Dengan Kejagung?

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi perhitungan kerugian negara atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kepulauan Selayar terhadap 15 paket pekerjaan teknis yang terdiri dari 5 paket pekerjaan teknis, 5 paket pekerjaan pengawasan teknis, 4 paket survey kondisi jalan kabupaten serta 1paket pembuatan peta jaringan jalan berbasis SHP maka negara mengalami kerugian senilai Rp 408.699.998,- .” ungkap La Ode Fariadin.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB