Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Dinas PU Selayar, Andi Meliana Sebut PA dan KPA Teken SPM

1420

BATARAMEDIA.COM | Kepulauan Selayar  Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ince Iskandar selaku terdakwa I dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Faisal sebagai terdakwa II di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kepulauan Selayar kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Peng Tipikor) Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (30/09/21) siang tadi. Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin, SH telah menghadirkan lima orang saksi masing-masing, Ir H Andi Ilyas, Haeruddin ST, Andi Meliana, Ahmad Fadli dan Sintia Dini Madayanti. Sedangkan pada sidang sebelumnya, Kamis (23/09/21) pekan lalu, saksi-saksi yang dihadirkan adalah Andi Mastini, Jaenuddin Rais dan Nur Hasyim.

Dalam sidang kelima hari ini, saksi Andi Meliana selaku bendahara pengeluaran mengakui jika dirinya telah menerima dokumen permohonan pencairan baik untuk uang muka, termin 30 persen dan 100 persen dari orang suruhan terdakwa I, Ince Iskandar (II). Atas permintaan pencairan itu maka saksi Andi Meliana telah menyiapkan administrasi berupa Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh masing-masing saksi antara lain, Ir H Arman, Taufik Nurharas sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk tahap I dan II sedangkan Muh Ramli dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk tahap III.

READ  Babak Baru Laporan Warga Congko Dugaan Pupuk di Jual diatas HET Polres Bone. Kembali Akan Gelar Perkara.

Kedua saksi masing-masing Direktur CV Aurel Pratama, Ir H Andi Ilyas dan Haeruddin, ST selaku Direktur CV Geziplan mengakui jika diri mereka diminta oleh terdakwa Ince Iskandar agar dapat mengirim company profile, contoh tanda tangan dan contoh cap/stempel perusahaan dari Makassar melalui Bus Angkutan Umum Aneka Transport tujuan Selayar. Kedua saksi ini juga mengaku tidak pernah menerima undangan klarifikasi dan pembuktian dari pejabat pengadaan atas nama Riska Jaya Samsul. Disisi lain, kedua saksi ini juga merasa tidak pernah menandatangani dokumen kontrak, laporan hasil pekerjaan dan permohonan pencairan oleh karena yang mengatur masalah urusan ini tak lain dan tak bukan adalah terdakwa I, Ince Iskandar dengan comitmen fee senilai 5 persen.

READ  PWI Sulsel Akan Melaporkan Oknum Anggota Komite SMA 5 Makassar Yang Merendahkan Wartawan

Untuk saksi Ahmad Fadli mengakui jika terdakwa Ince Iskandar dengan dirinya masih ada hubungan keluarga. Olehnya itu, Ahmad Fadli diminta oleh terdakwa sebagai karyawan pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar untuk melakukan penarikan uang proyek sekitar Rp 241 juta. Uang ini lanjut Ahmad Fadli merupakan hasil transferan dari saksi Ir H Andi Ilyas selaku Direktur CV Aurel Pratama dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I, Ince Iskandar.

Sedangkan untuk saksi Sintia Dini Madayanti selaku teller pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar telah membenarkan bahwa saksi Ahmad Fadli melakukan penarikan dana senilai kurang lebih Rp 240 juta. Kesaksian ini telah diimbuhkan didepan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar hari ini yang diketuai oleh Ni Putu Sri Indayani, SH MH dengan hakim anggota masing-masing Yamto Susena, SH MH dan Sahrizal Lubis, SH.

Jika tak ada aral melintan kata La Ode Fariadin, SH selaku Jaksa Penuntut Umum, pada sidang ke 6 pekan depan Kamis (07/10/21) kembali akan digelar sidang lanjutan dengan agenda sidang terakhir mendengarkan keterangan saksi. Dan menurut rencana JPU akan menghadirkan saksi sebanyak 20 orang lebih. Sehingga total saksi dalam kasus ini termasuk yang sudah dihadirkan hingga hari ini sudah mencapai 39 orang saksi.”

READ  DAK Fisik Bidang Pendidikan Kota Makassar Tidak Sesuai Juknis L-KONTAK : Hasilnya Bisa Ilegal

Sekedar diketahui bahwa berdasarkan keterangan pers JPU La Ode Fariadin, SH pada sidang perdana yang digelar pada Kamis (02/09/21) lalu mengungkapkan,” Dari hasil pemeriksaan investigasi perhitungan kerugian negara atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Selayar terhadap 15 paket pekerjaan teknis yang terdiri dari 5 paket pekerjaan teknis, 5 paket pekerjaan pengawasan teknis, 4 paket survey kondisi jalan kabupaten serta 1 paket pembuatan peta jaringan jalan berbasis SHP telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 408.699.998,.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB