Bataramedia.com | Makassar – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar menggelar rapat koordinasi lintas sektor, tujuannya mencari solusi bersama terkait keberadaan 1671 orang pengungsi dari luar negeri yang dianggap telah membuat banyak persoalan sosial masyarakat tersebut.

Acara yang digelar di Hotel Continent Centrepoint Makassar, Kecamatan Panakkukang, Kamis (22/10/2020). Rudenim Makassar mengundang beberapa instansi terkait seperti Imigrasi, Kepolisian, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Camat yang bertugas di tempat pengungsian atau community house (CH).

Kepala Rudenim Makassar, Togol Situmorang menjelaskan ribuan pengungsi kebanyakan berasal dari Afghanistan yang ditempatkan sementara di 22 CH naungannya. Umumnya mereka hanya singgah untuk menuju ke negara ketiga. Hal ini menjadi biang masalah karena otomatis negara menanggung biaya hidup 1671 orang asing itu.

READ  Perkuat Militansi kader, SAPMA PP Kom.Bissappu Bantaeng gelar Training dan Advokasi

Pemerintah dibebankan dengan harus memiliki budget khusus terkait pengungsi, juga penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu bisa saja ditengah jalan mereka telah merasa nyaman, apalagi tak sedikit dari pengungsi yang menikah dan berketurunan dengan warga lokal atau integrasi lokal, sehingga mereka justru betah untuk menetap, kata Togol kepada jurnalis di akhir acara.

Persoalan lain, lanjut Togol keberadaan pengungsi asing sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena kerap melakukan keonaran sampai tindak pidana, antara lain berpesta minuman keras, mencuri, mengendarai sepeda motor tanpa surat izin mengemudi, keluar kota tanpa izin, menipu, sampai melakukan pelecehan seksual dan perselingkuhan.

Kami sudah sampaikan ke pihak kepolisian, jika mereka memang tertangkap tangan di luar wilayah CH. Polisi bisa menindak mereka. Karena itu ranahnya kepolisian berarti yang menangani kepolisian. Kita hanya pengawasan dan pendataan saja, tegas Togol.

READ  Di duga Tidak Transparan, Ada Bangunan Siluman Di SMAN 3 Bone

Dia berharap dengan adanya rapat koordinasi ini, optimalisasi sinergitas lintas sektor dalam penanganan pengungsi luar negeri di Makassar bisa lebih baik tentunya dengan rujukan undang-undang sehingga dapat memberi rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan sekitar CH, serta kondusifitas Kamtibmas di Sulsel.

Jika memang ditemukan ada oknum pengungsi asing yang melakukan pelanggaran, kita semua bisa menindak secara preventif sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh pengungsi bisa diatasi dengan bijak,” pungkasnya.

 

Laporan : muh feri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here