BATARAMEDIA.COM – Pengerjaan proyek rehabilitasi gedung kantor dan pengadaan gedung layanan inovasi kesehatan Kabupaten Bantaeng, yang bersumber dari dana APBD dengan nilai anggaran Rp.3.166.562.000,(Tiga milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) berdasarkan nomor kontrak:05/SP/PKDK/DINKES-BTG/IX/2021, waktu pelaksanaan 1 september sampai dengan 29 desember 2021, melalui pelaksana CV.SURINDO UTAMA PERSADA dan konsultan perencana CV.MADU IQKUWAIS.

Sesuai dengan hasil pemantauan dari tim Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rekan media pada rabu (03/11/2021) dilokasi proyek ditemukan beberapa item kegiatan pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal dalam RAB.

Salah satunya pemakaian material 4 jenis pembesian diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang masuk kedalam batas toleransi.

READ  Barakallahu Fii Umrik Kacabdis Pendidikan Wil.III Bone - Sinjai

Hal itu juga dibenarkan oleh tim Quality Kontrol Nawavrido Habibi dan Zaliq Akbar bahwa untuk pemakaian pembesian disetiap item pengerjaan dari kontruksi bangunan hanya mengacu pada bahan material yang disiapkan oleh penyedia dalam hal ini pihak perusahaan sebagai pelaksana dari CV.SURINDO UTAMA PERSADA, maka itulah yang kami dilaksanakan Pak”

Sementara konsultan pengawas Herman, yang dimintai klarafikasinya oleh tim LPK melalui Via WhatsAppNya juga mengatakan bahwa ” Kita ini mengawasi bukan merencanakan, Hanya saja kalau pembesi biasanya ada yang namanya luasan pembesian yang dihitung menentukan pilihan besi yang akan di pakai terhadap jumlah batang dan besaran besi. Artinya banyaknya batang besi yang digunakan berbanding terbalik dengan besarannya.”ujarnya

READ  Institut MZK Sukses Prakarsai Workshop Pra UKW Secara Gratis

Namun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mirna S.Si.Apt, maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Habibi S.Si.Apt, yang dimintai tanggapannya sudah tidak mau merespon sama sekali.

Ditempat yang terpisah Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan Hasan Anwar, kepada media Bataramedia.Com menjelaskan bahwa proyek anggaran milyaran pada kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang merupakan kewenangan dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dalam pekerjaan rehabilitasi gedung kantor dan pengadaan gedung layanan inovasi kesehatan. diduga tidak sesuai dengan Spesifikasi pemakaian material sehingga ada indikasi Mark Up Volume pengerjaan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berimbas kepada mutu kwalitas dan Kwantitas pada setiap item dari struktur pengerjaan dalam kontruksi bangunan tersebut.” Jelasnya (Tim)

READ  YAYASAN AKSI PEDULI KEMANUSIAN berbagi berkah di kota Makassar