PPK dan PPTK Paket Perencanaan Teknis Dinas PUTR Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar

1156

BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar “Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial II dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial F yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu mi dalam kasus dugaan korupsi Paket Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan serta Pembuatan Peta Jaringan dengan total 15 paket pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kepulauan Selayar tahun 2018 dijadwalkan Kamis (02/09/21) akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIpikor) Makassar Sulsel.” Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar ungkapkan melalui Kasi Intelijennya, La Ode Fariadin, SH di Makassar.

Ke 15 paket pekerjaan itu dilaksanakan oleh oknum PPK bersama oknum PPTK dengan modus bahwa keduanya meminjam bendera perusahaan yaitu CV Aurel Pratama Karya Konsultan, CV Geziplan dan CV Archindo untuk mengerjakan sendiri dengan menggunakan pegawai honorer pada Dinas PUTR setempat serta tenaga swasta tanpa melibatkan jasa konsultan dan penyedia jasa dengan perjanjian fee 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

READ  Berkas Tersangka Pencurian di Mini Market Surya Jaya Telah Dikirim ke Kejaksaan

Karena itu lanjut La Ode Fariadin, Tim Penyidik Polda Sulsel menilai bahwa pelaksanaan 15 paket pekerjaan ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11 ayat (1) huruf k, Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 50 ayat (7) huruf b Peraturan LKPP Tahun 2018 mengenai Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia. Pelaksanaan pemilihan langsung pada huruf b angka 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3).” pungkas dia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalidengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 mengenai Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (5) huruf a dan Pasal 132 ayat (1) sehingga dianggap telah memperkaya diri.

READ  Menantu Pak Camat Di Laporkan Ke Polisi, Begini Tanggapan Istrinya

Atas perbuatan kedua tersangka telah mengakibatkan negara mengalami kerugian senilai Rp 408.699.998,- sesuai hasil pemeriksaan investigasi dalam penghitungan kerugian negara atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 15 paket pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kepulauan Selayar tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan Nomor : 23/LHP/XXI/12.” ungkap Kasi Intelijen Kejari, La Ode Fariadin, SH.

Dikatakan La Ode Fariadin, kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 mengenai Pemberrantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.” paparnya.

READ  Di duga Kinerja Kejaksaan Kab.Luwu Utara Dipertanyakan, Ketua (L.A.I) akan laporkan ke Kejati

Menurut La Ode Fariadin dalam pesan singkatnya yang dikirim melalui WhatsAppnya malam ini bahwa sidang perdana kasus ini akan digelar pada Kamis (02/09/21) dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar. Sementara ini untuk kedua tersangka saat ini telah berstatus tahanan kota di Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan. Dan besar kemungkinannya akan memunculkan tersangka baru sebab modus operandi terlihat dari saat memulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pada pekerjaan telah dinyatakan selesai.” kunci Fariadin.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB