BATARAMEDIA.COM – Menindak lanjuti Pemberitaan sebelumnya pihak Dinkes sudah melakukan rapat evaluasi bersama Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Inspektorat untuk menindak lanjuti apa yang menjadi temuan dari tim Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) dan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng Dr.A Ihsan mengatakan bahwa sesuai dengan hasil keputusan rapat adapun nantinya yang tidak sesuai dengan RAB,

Ketua Tim investigasi LPK Provinsi Sulawesi Selatan Hasan Anwar yang didampingi oleh pimpinan redaksi halilintarnews.id Supriadi Sanusi, kembali kroscek kelokasi proyek pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Bissappu Kabupaten Bantaeng yang berada dijalan poros jeneponto-bantaeng rabu,(27/10/21) kembali menuai sorotan tajam.

Pasalnya proyek pekerjaan yang akan menghabiskan anggaran Rp.5.114.879.000, (Lima Milyar Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berdasarkan nomor kontrak :02/SP/RPB/DINKES-BTG/VII/2021. Melalui Penyedia Jasa: CV.ELECTRICAL MANHATO dan Konsultan Pengawas CV.NAILAH MULTICOM KONSULTAN, masa pelaksanaan 14 juli sampai dengan 10 desember 2021, diduga tidak sesuai RAB sehingga ada indikasi mark up volume pekerjaan yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas dari kontruksi pada bangunan tersebut.

READ  Aktivis Anti Korupsi Korban Penganiayaan di Sergai Minta Perlidungan Poldasu

Berdasarkan hasil pemantauan langsung dari Tim Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) dan rekan media ini menjelaskan dari beberapa item pekerjaan yang kembali menjadi sorotan utama yakni kontruksi Bangunan Gedung mulai dari ruang perawatan pria, ruang perawatan anak dan ruang perawatan wanita yang panjangnya 1.050 meter serta gedung ruang isolasi hingga ruang akupresur yang panjangnya 3.916 meter, diduga tidak melaksanakan metode penggalian pondasi baru sebagai struktur utama dari tahap awal proses pekerjaan dalam kontruksi bangunan tersebut.

Pengakuan para tukang pekerja dilokasi proyek bahwa mulai dari samping kanan hingga kebelakang bangunan itu tidak laksanakan penggalian pondasi baru namun hanya dilakukan pemadatan hingga pada dasar tanah titik nol. tukang pun menambahkan bahwa itu juga atas intruksi dan persetujuan konsultan pengawas karena kami hanyalah sebatas pekerja pak.” Terangnya.

READ  Dugaan pelanggran kegiatan di Wilayah hutan lindung (HL) desa batu putih kec.burau luwu timur masi bergulir di polres

Hal tersebut juga dibenarkan oleh warga sekitar yang menyaksikan secara langsung saat proses awal pekerjaan tidak ada penggalian tanah. Lanjut salah satu warga yang berada dekat rumahnya dengan badan bangunan pun juga sangat kwatir serta cemas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena melihat kondisi bangunan puskesmas bissappu sebelumnya tanpa ada pengerjaan penggalian pondasi baru” bebernya

Sementara konsultan pengawas firmansyah ST yang dimintai klarafikasinya oleh Tim LPK terkait metode pelaksanaan dalam kontruksi bangunan sebagai proses awal tahap pekerjaan yang tidak dilakukan penggalian pondasi baru, Namun Firman tidak merespon sama sekali.

Ditempat yang berbeda Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mirna S.SI.Apt, yang juga dihubungi melalui via WhastApp nya mengatakan
” kami akan kroscek kembali bersama inspektorat mengenai hasil fhoto dokumentasi yang dikirimkan oleh tim LPK sudah diteruskan ke pelaksana, konsultan dan inspektorat. Selanjutnya kami akan kroscek dengan dokumentasi yang ada pada konsultan pengawas, dan pelaksana ” ujarnya

READ  Ekspose Kasus Dugaan Korupsi Oknum Kades Bontolebang Usai Penetapan 2 Tersangka Bekas Kades di Jampea

Ketua Tim Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan Hasan Anwar, kepada media ini menegaskan bahwa dirinya bersama tim sangat menyayangkan pada kegiatan proyek Rehabilitasi Puskesmas Bissappu Kabupaten Bantaeng yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah tersebut sudah keliru terkait pembangunan gedung tanpa adanya penggalian pondasi baru sebagai kontruksi proses awal dalam pengerjaannya. Sehingga kami menduga tidak sesuai dengan perencanaan awal pada pembuatan Rencana Anggaran Biaya RAB, dan lemahnya dalam pengawasan oleh pihak terkait dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten bantaeng yang mengakibatkan kurangnya mutu kualitas dan kuantitas dari volume pekerjaan yang berindikasi dapat merugikan keuangan negara” tegasnya (Tim)