BataraMedia– Gerakan rakyat intelektual Sul-sel (Garis indonesia) kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati hari momentum pasca Reformasi yang ke 23 pertigaan jalan sultan allauddin dengan jln andi petrani makassar. Jum’at (21/5/2021)

Puluhan kader garis indonesia yang tergabung dalam Unras membentangkan spanduk di jalan yang mengakibatkan lalu lalang kendaraan macet sepanjang jalan.

Adapun beberapa poin tuntutan dari massa unjuk rasa Garis Indonesia sebagai berikut

1.Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat pasca Reformasi
2.Revisi UU KPK dan perkuat subtansi KPK
3.Stop tindakan represif terhadap massa aksi demonstrasi

Resmariyadi Syam selaku jendral di Garis Indonesia saat di temui awak media mengatakan Peristiwa Mei 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah Panjang Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik nol perbaikan demokrasi dan kebebasan berpendapat yang “terbungkam” selama 32 tahun.Peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru.

READ  17 TAHUN KIPRAH KPK DI INDONESIA, Ketua KPK H. Firli Bahuri ; Semangat Berprestasi Untuk Negeri

Berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga mundurnya Presiden ke-2 RI Presiden Soeharto adalah realitas sejarah yang mengiringi akhir era Orde Baru. Gelombang unjuk rasa 12 Mei 1998 menandai era reformasi yang berujung tragedi. Peristiwa ini menyisakan beban sejarah. Meski sudah lewat dua dekade, kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) termasuk orang hilang, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan masih belum menemukan titik terang.

Kemudian cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999, lahir UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999.Kemudian pada 2001 akhirnya lahir UU No 20 Tahun 2001 sebagai pengganti sekaligus pelengkap UU Nomor 31 Tahun 1999. Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, KPK pun terbentuk.Selanjutnya pada 27 Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru.

READ  Peringati 23 tahun reformasi, Fraksi rakyat Bulukumba gelar aksi tolak industri sawit

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK di Indonesia bertugas sebagai pencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Pada 2019 dilakukan revisi UU Pemberantasan Korupsi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.
Akan tetapi yang di keluarkan oleh pemerintah tentang perubahan kedua atas UU KPK sebagaimana yang telah di sahkan pada rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 september 2019 lalu. Ada 26 persoalan dalam RUU KPK tersebut yang beresiko melemahkan KPK itu sendiri. Sedang KPK di lahirkan yaitu untuk memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ungkapnya

READ  Dualisme PMII Bulukumba Dinilai Bagian Dari Kegagalan PKC PMII Sulsel

Laporan  : Tw

Editor      : Tika Siregar putri