BATARAMEDIA.COM | Makassar — LSM PERAK mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa PLT Direktur dan Kabid Keperawatan RSUD Haji Makassar. Pasalnya, PERAK menduga terjadi korupsi secara terang-terangan, dimana ditemukan adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan Covid yang mencapai Rp 4 juta.

“Kami segera berkoordinasi dan melaporkan langsung ke Kejaksaan dan Kepolisian agar cepat diusut ini dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan Covid di RSUD Haji,” ucap Burhan Salewangang, SH selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Sulsel, Jumat (26/11/21).

Lanjut Burhan, pihaknya sudah turun menelusuri ke para tenaga kesehatan yang dimaksud. Dimana mereka jelas-jelas mengakui pemotongan insentif tersebut.

“Kami juga sudah menanyakan langsung kepada Kabid Perawatan RSUD Haji,” ungkapnya.

Kabid perawatan RSUD Haji Makassar, Sanging Sado, S.Kep, M.Kes yang dikonfirmasi mengatakan, bukan pemotongan namun Itu adalah pemberian sumbangan.

READ  Ketua LAP Desak Plt.Gubernur SulSel Hentikan Proyek D.I Waru-Waru

“Semua sudah sesuai dengan juknis dan tidak ada pemotongan insentif karena langsung masuk di rekening masing-masing dan Maaf, tidak ada yang namanya Pemotongan insentif, tetapi yang benar adalah si penerima insentif memberikan sumbangan kepada Sejawatnya dan itu semua di luar kebijakan RS,” jawabnya via WhatsApp, Kamis (25/11/21).

Namun setelah ditanyakan lagi pihak LSM PERAK, apakah sumbangan itu sampai nilai Rp 4 juta, Kabid tersebut hanya membaca dan tidak menjawab lagi.

Berdasarkan sumber informasi dan berita yang sudah beredar di beberapa media, Insentif yang diterima nakes telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dengan nomor HK.01.07./MENKES/392/2020 untuk perawat sebesar Rp. 7.500.000 yang mulai berlaku pada 30 Juni 2020. Insentif itu langsung dikirim melalui rekening masing-masing para nakes. Insentif itu dikirim setiap tiga bulan sekali.

READ  NENEK 60 TAHUN DI LUWU UTARA MINTA KEADILAN ATAS HAK TANAH MILIKNYA KE PEMERINTAH

Untuk insentif bulan Juni, Juli, Agustus terlambat cair. Begitu juga untuk bulan September, karena baru cair tanggal 12 Desember 2020.

Total insentif yang diterima di bulan Desember sebesar Rp. 24.107.143. Rinciannya, insentif untuk bulan Juni Rp. 7.500.000, untuk bulan Juli Rp. 7.500.000, untuk bulan Agustus Rp. 7.500.000.

Pungutan muncul usai pencairan pada Desember 2020. Usai para nakes menerima insentif mereka, pada awal Januari 2021, pihak manajemen RSUD Haji diduga mulai menagih pungutan sebesar 20 persen kepada nakes.

Dimana tenaga kesehatan diminta membayar sekitar Rp. 4.800.000 dari total jumlah insentif nakes yang diterima sebesar Rp. 24.107.143.

Diduga ada sekitar 20 orang nakes yang awalnya menolak membayar potongan tersebut.

READ  Di duga Langgar Kode Etik, DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Luwu Timur

Penolakan puluhan nakes itu sempat membuat heboh manajemen RSUD Haji Makassar sebab para nakes dinilai melawan perintah manajemen. Para nakes mengklaim selanjutnya diduga menerima intimidasi. Salah satunya adalah manajemen diduga akan mempersulit pengurusan administrasi. Selain itu, para tenaga kesehatan yang melawan disebut tidak akan dililbatkan lagi dalam penangan covid-19.

Ancaman dan intimidasi itu membuat puluhan nakes yang awalnya menolak kemudian melunak dan siap membayar.

Besaran yang telah ditentukan tidak tanggung-tanggung yakni 20 persen atau sebesar Rp. 4.821.428.

(*)