BATARAMEDIA.COM | Lembaga Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LSM Lamellong) Kabupaten Bone menemukan fakta baru atas hasil investigasi yang telah dilakukan bersama timnya. Dimana fakta lapangan di duga sejumlah agen atau e-Warong BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang telah di tetapkan tidak sesuai Pedum (Pedoman Umum) tentang penetapan agen BPNT yang telah di amanatkan.

Fakta tersebut, di sinyalir telah menyalahi Pedum dan pihak Bank Mandiri Cabang Bone diduga kuat telah melakukan hal yang bertentangan dengan regulasi yang ada. Kata Ketum LSM Lamellong M. Rusdi saat di temui di salah satu Cafe di Kabupaten Bone.

Setelah mempelajari regulasi dan pedum BNPT. ia, kemudian melakukan investigasi dan hasilnya banyak agen BPNT yang di tunjuk atau di tetapkan nyatanya tidak sesuai dengan pedum itu.

READ  Sandera Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp43 Triliun , Jusuf Rizal: Ada Apa Dengan Kejagung?

Lebih jauh di jelaskan, agen BPNT yang tunjuk sekiranya harus memenuhi kriteria berdasakan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2019.

Nyatanya, fakta yang kami temukan tidak demikian. Bahkan sejumlah e- Warong yang di tunjuk oleh Bank Mandiri yang notabene memiliki kewenangan mutlak tidak sesuai pedum BPNT. Misalnya, agen yang di tunjuk bukan usaha mikro kecil, tidak memiliki kemampuan reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah operasionalnya, tidak memiliki penghasilan tetap dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap serta tidak memiliki jenis usaha sebagai penyedia bahan pangan yang berkelanjutan. Terang Rusdi.

Tak sampai disitu, ia juga menemukan fakta adanya intervesi dari pihak bank penyalur dan pihak terkait dalam menentukan suplier kepada pihak e-warong yang sudah di tunjuk.

READ  NENEK 60 TAHUN DI LUWU UTARA MINTA KEADILAN ATAS HAK TANAH MILIKNYA KE PEMERINTAH

“hasil investigasi kami sudah kumpulkan. Selanjutnya untuk demi proses lanjutan secepatnya kami akan mengajukan pelaporan secara resmi di Polres Bone untuk di proses lebih lanjut”.

 

Penulis ; UN

Editor.  ; AB