Penambang Pasir Liar di Balindongan Bisa Dipenjara 3 Tahun Denda Rp 3 Miliar

452

BATARAMEDIA.COM | Menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Laiyolo dan Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar, H Muhammad Hasdar, S.KM, M.Kes langsung mengerahkan stafnya dan turun ke lokasi penambangan di Balindongan, Dongkalan dan Binanga Toatoa sebelah selatan Sungai Pisobang wilayah Desa Laiyolo Baru. Dilokasi itu, telah ditemukan adanya tumpukan material pasir serta beberapa orang yang sedang melakukan penambangan. Termasuk mobil truck yang sedang melakukan pemuatan.

Mendapatkan fakta-fakta adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat maka Kepala Dinas LH Selayar telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Laiyolo Baru, Hasanuddin dengan tembusan kepada Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Sulsel di Makassar, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi di Makassar, Camat dan Kapolsek Bontosikuyu masing- masing di Pariangan. Surat bernomor : 771/06/V/2021/DLH menyatakan bahwa kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh warga setempat akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Olehnya itu dari hasil verifikasi lapangan pada 10 Mei 2021 lalu ditemukan adanya aktivitas berupa penambangan atau pengambilan pasir pantai yang dibuktikan adanya beberapa tumpukan material pasir yang belum terangkut dilokasi. Disamping itu, juga didapati adanya mobil truck yang sedang melakukan kegiatan pemuatan pasir.

READ  Miliki 4,01 Gram sabu, Seorang Warga Barombong Diringkus Polisi Saat Ingin Kabur

Setelah dilakukan wawancara dengan oknum penambang ternyata mereka belum memiliki Perizinan Berusaha. Jika aktifitas ini tidak dapat dihentikan dan secara terus menerus dilakukan maka akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih fatal dan dapat berdampak pada terganggunya biota perairan, abrasi dan kerusakan pada garis pantai.” kata H Muhammad Hasdar dalam surat bertanggal 11 Mei 2021 itu.

Oleh karena itu kepada Kepala Desa Laiyolo Baru diminta untuk segera melakukan upaya pendekatan persuasif kepada warganya agar aktivitas dan kegiatan penambangan dapat dihentikan. Karena jika tidak, oknum penambang bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja khususnya pada Pasal 69 ayat 1 huruf (a) yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

READ  Ekspose Kasus Dugaan Korupsi Oknum Kades Bontolebang Usai Penetapan 2 Tersangka Bekas Kades di Jampea

Hal senada juga disebutkan pada pasal 109 huruf (a) dan secara gamblang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang dapat mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan maka akan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar. Hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat secara umum dan luas agar dapat menghindari aktivitas dan kegiatan pengambilan pasir pantai sebelum memiliki Perizinan Berusaha.” kunci Kadis LH.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Selayar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Temmangnganro Machmud, S.Ik melalui pesan pendeknya yang dilayangkan ke media ini, menyikapai pemberitaan sebelumnya Selasa (01/06/21) berjanji akan segera menindaklanjuti informasi adanya dugaan aktivitas penambangan pasir pantai yang belum memiliki Perizinan Berusaha ini. “Terima kasih infonya. Akan kami segera tindaklanjuti akan kebenaran dari informasi melalui media ini.” pungkasnya singkat.

READ  Satuan Narkoba Polrestabes Medan Tangkap Pemakai Narkoba

 

Penulis ; DJ

Editor.   ; TS