Bataramedia | Bone – Pemerintah Kabupaten Bone kini lebih konsen dalam penertiban dan inventarisasi aset daerah yang di klaim masih banyak di kuasai oleh pejabat aktif dan eks pejabat yang sudah tidak punya hak.

Sekretaris Daerah Kabupaten bone mulai risau soal penertiban aset daerah yang tak kunjung rampung terutama aset yang saat ini masih dalam penguasaan mantan pegawai pemkab bone. ungkap Andi Islamuddin saat di konfirmasi di ruang kerjanya Selasa 17/11/2020.

Kerisauan itu bukan tanpa sebab, karna masih banyak aset yang tak kunjung di kembalikan oleh eks pejabat aktif dan pensiun ke pemkab bone.

Mantan kepala inspektorat ini mengaku telah menggadeng KPK dalam penertiban ini. “pedumnya sudah jelas sisa kita jalankan. Olehnya itu, kami sebagai pejabat baru tentu akan konsen kepersoalan ini”.

READ  Pekerjaan Rehab SMPN 2 Rumbia Kabupaten Jeneponto Terancam Pembongkaran

“terus terang saya juga kadang tidak enak hati untuk persoalan ini, tapi sebagai pejabat saya bertanggung jawab dan berkewenangan menyampaikan ini kepada pihak terkait demi bone lebih baik kedepan.

Tentu dengan upaya ini, kami berharap semua aset bisa terinventarisasi dengan baik. tentu ini tidak terlepas bekerjasama pihak yang saat masih menguasai aset seperti randis dan rumah dinas.

” andaikan semua sadar, ya tentu dengan sukarela akan mengembalikan aset ke pemkab jika sudah tidak lagi punya kewenangan atas aset yang di milikinya.

Kepala Bidang Aset Pemkab Bone Andi Duhriati, S.Sos yang di konfirmasi sebelumnya mengaku menerima laporan aset yang di terima pemkab berupa 1 unit rumah dinas di jalan order baru yang di serahkan penghuninya karena memasuki masa pensiun.

READ  Eks ketua kopri PMII Sulsel Di gadang Gadang Maju di Konfercab Fatayat NU Bantaeng

Tentu ini sikap baik yang sekiranya perlu di apresiasi bagi eks pejabat yang sudah secara sukarela mengembalikan aset daerah. dengan begitu fasilitas pemkab akan lebih terjaga.

‘yang namanya aset daerah maka wajib di kembalikan jika memang sudah merasa tak lagi memiliki hak penggunaan. misalkan pejabat yang mengalami mutasi atau memasuki masa pensiun’.

Meski ia tak menapik kalau saat ini masih banyak aset daerah yang terdata tapi masih di kuasai oleh pejabat atau keluarga pejabat.

ia mengaku terus menggenjot penertiban aset daerah melalui beberapa mekanisme. diantaranya melakukan persuratan setiap tahun ke pihak yang di identifikasi menguasasi aset. terus upaya prefentif lain yang dilakuakan adalah pemeriksaan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) ini dilakukan sejak 2018 lalu.

READ  Kadis pendidikan Sulsel Jadi Penyiar Radio Pendidikan di Jogya Belajar

Langkah selanjutnya bila dianggap ada kecolongan pemeriksaan SKPPnya maka pihak aset akan melakukan kondinasi ke taspen untuk di lakukan penahanan pencairan gaji bila masih dianggap masih menguasai aset daerah.

Sejak pemberlakuan itu, dirinya mengaku terbantu karena aset yang sedang dalam penguasaan akan teridentifikasi sebelun masa akhir pensiun.

Meskin ia tak menapik sejumlah aset pemkab yang saat ini masih banyak di kuasai oleh eks pejabat. ‘Keluhnya”

 

Laporan : ab

Editor.    : Ts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here