Batara Media | Bulukumba – salah satu pengurus pembaru Bulukumba yaitu Asdar di hadapan awak media dalam konferensi persnya soal investasi sawit di Bulukumba dia mengatakan “Belum lama ini Pemerintah kabupaten Bulukumba berencana menarik Investasi sawit dari perusahaan Salim Group. Perusahaan tersebut bukanlah akan masuk ke Bulukumba untuk pertama kalinya. Saat ini anak perusahaan dari Salim Group yaitu PT. London Sumatera (anak perusahaan PT. Indofood Agri Resources), sudah bercokol sejak lama di kabupaten Bulukumba. Di ketahui Salim Group adalah salah satu korporasi yang menguasai lahan ratusan ribu hingga jutaan Ha lahan di seluruh Indonesia, salah satunya berada di Kabupaten Bulukumba melalui Indofood Agri Resource, yaitu PT Lonsum dengan komoditas Karet, yang HGU-nya akan berakhir ditahun 2023.”

Sesungguhnya, investasi sawit hanyalah jalan untuk mengukuhkan perampasan dan monopoli tanah melalui perkebunan skala besar. Saat ini, luas lahan sawit yang tercatat, mencapai 14,60 juta hektare yang tersebar di 26 provinsi. Mayoritas dari perkebunan tersebut masih dikuasai oleh 25 grup yaitu Wilmar Group (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas Group (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas Group (Sukanto Tanoto), Batu Kawan Group (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim Group (Anthoni Salim), Jardine Matheson Group (Henry Kaswick asal Skotlandia), Genting Group (Lim Kok Thay asal Malaysia) dan Bakrie Group (Aburizal Bakrie). Selain masalah monopoli tanah, masuknya sawit sebagai tanaman monokultur, juga akan mengancam keberagaman komoditas kaum tani di kabupaten Bulukumba, mulai dari padi, jagung, cengkeh, kelapa, kopi, porang, perikanan, rumput laut, jambu mente dan tanaman lainnya. Tutur Asdar

READ  Berharap Ada Penguatan Status Kades di Bone : Memoho Aparat Desa di Angkat Pegawai Kontrak

Menurut Pemerintah Bulukumba, investasi sawit merupakan  jalan untuk membuka lapangan pekerjaan. Tentu saja Pemerintah harus melihat kembali kenyataan yang terjadi di Bulukumba selama ini. Keberadaan PT Lonsum tidak memberikan dampak apa-apa kepada rakyat. Pada 2020 jumlah buruh tani perkebunan di-PHK oleh PT Lonsum ada kurang lebih 80 orang. Belum lagi tanah-tanah petani yang dikuasai oleh PT Lonsum tersebut yang seharusnya menjadi fokus penyelesaian pemerintah Bulukumba. Asumsi bahwa investasi sawit dapat menciptakan lapangan kerja, tentu saja keliru, jika melihat kenyataan bahwa banyak pekerja di perkebunan di-PHK, serta konflik agraria di Bulukumba justru belum juga terselesaikan, tambahnya”.

Di ketahui Di kabupaten Bulukumba yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, peternakan, kelautan dan lainnya. Di sektor pertanian, terdapat 65.667 kepala Rumah Tangga (Padi, Palawija, Kopi, Kelapa [kopra]), Kakao, Cengkeh, Kopi dan Lainnya) yang bekerja sebagai petani, dari total jumlah Penduduk kabupaten Bulukumba (Survei Pertanian 2018). Ini membuktikan bahwa sektor pertanian masih menjadi pilihan utama. Sedangkan di Sektor perikanan terdapat 3.127 kepala rumah tangga budidaya, dan sektor 1.448 rumah tangga nelayan tangkap. Ini belum masuk ke sektor lainnya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya, petani telah mengembangkan komoditas porang dengan total luas sekitar 10,000 hektare. Artinya jauh lebih produktif jika fokus dalam memajukan segala sumber daya yang ada, ketimbang bergantung pada investasi.

READ  MAN 1 Bulukumba Gelar PAT Berbasis Google Form

Investasi Sawit dan bentuk lainnya hanya lebih berpihak kepada kepentingan korporasi, sehingga anggapan bahwa investasi bisa membuka lapangan pekerjaan hanyalah ilusi. Yang seharusnya dilakukan oleh Bupati yang baru adalah memberikan perlindungan, jaminan harga atas hasil produksi pertanian, subsidi pertanian, ketersediaan tanah garapan serta sarana dan prasarana sebagai penunjang produksi, serta melakukan kontrol harga kebutuhan petani terutama pupuk yang diperjual belikan di atas HET.

Selain itu, pemerintah harus fokus untuk menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan anak perusahaan Salim Group itu, serta konflik agraria di kawasan Taman Hutan Raya Bonto Bahari. Harapnya”.

Asdar mewakili Pemuda Baru (Pembaru Indonesia) cabang Bulukumba secara tegas menolak kebijakan dari Pemerintah Daerah Bulukumba untuk menghadirkan perkebunan sawit. Pembaru cabang Bulukumba dan  menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Bulukumba, serta berpihak kepada petani di Bulukumba yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan mayoritas masyarakatnya.

READ  KNPI Gowa akan gelar Musda, ketua SEMMI Gowa angkat bicara

Pembaru cabang Bulukumba yakin, bahwa jika Pemerintah memperhatikan sektor pertanian, kelautan dan perikanan di Bulukumba, justru akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Tutupnya”

Laporan : Tw

Editor     : Ts