Bataramedia | Maros – Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Sekolah yang lebih tertib, transparan, akuntabel dan efisien maka Pengurus MKKS , UPT SMK, SLB dan SMA  Cabang Dinas Pendidikan Wil.I mengadakan rekonsiliasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) semester 1 tahun 2020, SILPA Dana Bos Tahun 2019 dan Sosialisasi Permendagri No.24 Tahun 2020 Tingkat SMA, SMK dan SLB Se-Kabupaten Maros dengan Protokol Kesehatan, Senin (23/11/2020) bertempat di UPT SMK Negeri 1 Maros.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala UPT SMK, SLB dan SMA Negeri maupun Swasta Se- Kabupaten Maros dan bertindak sebagai narasumber antara lain Zainal Abidin (BPKAD), Lestari (Tim Keuangan Disdik Provinsi) dan Hj.Bagyang, SPd.,MM (Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil.1).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil.I H.Bagyang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan dan pembimbingan penggunaan Dana Bos dilaksanakan dengan tujuan agar Pengelolaan Dana BOS dapat berjalan sesuai aturan dan dapat terselesaikan tepat waktu, khususnya pada Cabang Dinas Pendidikan Wil.I.

Menurut H.Bagyang, Beberapa hal yang perlu dipahami dan saling mengingatkan dalam Pelaporan Dana BOS sebagai berikut :

READ  Kacabdisdik Wilayah V Ajak Guru dan Pegawai SMAN 2 Bulukumba Untuk Bersama-sama Perangi dan Berantas Pungli

1) Sesuai kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga yakni penyaluran dan penggunaan dana BOS dimana Pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak lagi melalui pemerintah daerah tetapi langsung ke Rekening Sekolah dengan memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada Sekolah dan Kepala Sekolah dalam penggunaan Dana BOS, maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik penggunaan dana BOS oleh setiap sekolah penerima Dana BOS;

2) Dalam hal pembelanjaan dan pelaporan Dana Bos yang diterima oleh sekolah maka tim BOS sekolah harus berpedoman pada Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis Bantua Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 sebagai kitab suci penggunaan Dana BOS;

3) Bahwa Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id;

4) Bahwa setiap sekolah harus membentuk Tim BOS sekolah dalam pengelolaan dana BOS yang harus bekerja sama dengan baik sebagai suatu tim yang solid khususnya Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Dana BOS dan Bendahara BOS yang telah ditunjuk, karena terkadang antara Kepala Sekolah dan Bendahara berbeda persepsi dalam pengelolaan maupun kurang menyadari tugas dan tanggungjawab masing-masing yang akhirnya membuat ketidaksinkronan dalam pembelanjaan dan pelaporan;

READ  Prof Jufri Bahas Guru BK di Webinar Ulang Tahun ABKIN

5) Sekolah harus menyusun pembukuan BOS secara lengkap yang disertai dengan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan;

6) Sekolah harus menyusun laporan Penggunaan Dana BOS secara lengkap dengan melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS berdasarkan standar pengembangan Sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan dana BOS yang diterima Sekolah pada tahun berkenaan dan Laporan ini dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di Sekolah;

7) Khusus untuk Sekolah Negeri yang dikelolah oleh Pemerintah diharuskan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah khususnya pelaporan Belanja Modal Aset yang harus lebih teliti sehingga sekolah tidak salah dalam pengisian pelaporan asset yang dilaksanakan setiap tahun;

READ  Akibat Tidak Transparan Penggunaan Dana BOS, ini kata Kepala SMKN 18 Samarinda

8) Salah satu hal yang sering menjadi temuan dalam pengelolaan Dana BOS adalah ketidak telitian bendahara dalam pembayaran Pajak terkait penggunaan dana BOS di Sekolah yang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah;
9) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Cabang Dinas sebagai bagian dari Tim BOS Provinsi memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK dan SLB serta melakukan monitoring pelaksanaan program BOS pada jenjang SMA, SMK dan SLB;

Akhir Sambutan Kacabdis Wil.I berharap kepada Kepala UPT Sekolah dan Bendahara BOS untuk memanfaatkan dengan baik kegiatan ini dengan mengkomunikasikan segala hal tentang pengelolaan dan pelaporan Dana BOS kepada narasumber realisasi penggunaan Dana BOS.”

 

 

Laporan : ab

Editor.    : Ts