BATARAMEDIA.COM, | Menyikapi maraknya disejumlah media online dan media sosial seputar tindakan dan prilaku puluhan oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan akhir-akhir ini dengan melakukan dugaan unsur melawan hukum dan tindak pidana korupsi terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Desa (DAD) telah mengundang Pegiat Anti Korupsi Sulawesi, Djusman AR, SH, SE, M.Si angkat bicara.

“Terprosesnya puluhan oknum kepala desa yang diduga melakukan perbuatan unsur melawan hukum dan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan ADD dan DAD,”kata Djusman AR, itu tidak menutup kemungkinan akan dapat melibatkan oknum pejabat pemerintah ditingkat kabupaten. Oleh sebab itu, sebagai pegiat anti korupsi khususnya diwilayah Sulawesi, saya merasa sangat prihatin akan pengelolaan dan penataan keuangan ditingkat desa.” tandasnya.

Berapapun kuantitas nominalnya jika perbuatan unsur melawan hukumnya sudah kuat serta memenuhi unsur dua alat bukti maka sesegera mungkin penyidik harus menetapkan tersangkanya. Dan dilakukan penahanan. Persoalan siapa yang akan menjadi kepala desa pasca penetapan dan penahanan tersangka, kan ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan mengatur untuk secepatnya dilakukan pemilihan ulang. Pemerintah daerah setempat jangan membiarkan tikus-tikus kecil berdasi masuk menggerogoti hak-hak rakyat hingga dipelosok.” pungkas pelapor Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

READ  Residivis Kasus Curanmor Yang Resahkan Warga Gowa Diringkus Tim Anti Bandit Dan Unit Opsnal Polsek Perangloe

Penegakan hukum itu lanjut Djusman AR tidak boleh tersendat hanya karena persoalan memikirkan siapa yang akan menjadi kepala desa setelah ditangkap dan ditahan. Kan ada Sekretaris Desa (Sekdes) yang bisa diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil pemilihan. Tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak memproses apalagi sampai menunda atau dilakukan penghentian penyidikan. Karena didalamnya terdapat pertanggungjawaban keuangan. Apalagi jika pengelolaan dana yang nominalnya sudah mencapai angka miliaran rupiah dan sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).” papar Kordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini.

Selain itu tidak dibolehkan adanya kompromi. Apalagi upaya-upaya untuk mempertemukan antara yang diduga sebagai pelapor dan pelaku tindak pidana korupsi. Itu sama sekali tidak boleh. Karena jika upaya-upaya seperti ini dilakukan justru akan menumbuhsuburkan korupsi di Bumi Tanadoang Selayar. Dalam proses penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi harus melibatkan peran serta masyarakat. Olehnya itu, kepada pegiat anti korupsi dan masyarakat Selayar seyogyanya secara terus menerus memonitoring perkembangan kasus termasuk kinerja pegegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian.” tegas Djusman AR.

READ  Sandera Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp43 Triliun , Jusuf Rizal: Ada Apa Dengan Kejagung?

Dalam pengawasan dan pengawalan masyarakat tidak hanya sebagai hak pegiat anti korupsi namun juga sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Termasuk diantaranya adalah media lokal. Ini mesti harus diteropong perkembangan prosesnya setiap saat. Dan jika muncul suatu kejanggalan maka media mesti menyorot kinerja para penegak hukum itu. Karena kita tidak memginginkan penyidikan yang dilakukan itu mandul dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan oleh publik. Mandul dalam artian tidak jelas dan akhirnya dihentikan. Sebab korupsi bukan merupakan suatu perkara delik aduan. Tanpa ada laporan resmi dari masyarakat sekalipun maka wajib bagi polisi dan jaksa untuk mengambil tindakan hukum secara preventif dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.” ujarnya.

Kita mesti press penyidiknya untuk segera mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi ombak korupsi semakin keras di Selayar. Kalau hanya berproses sampai dipenyidikan dan kemudian tidak menuai hasil yang positif, takutnya mereka para pejabat kepala desa hanya ingin dijadikan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berjalan.” ungkap Djusman AR merasa prihatin.

Sekedar untuk diketahui bahwa sudah puluhan oknum kepala desa di Selayar yang dengan sangat terpaksa harus bersentuhan dengan proses penegakan hukum sebagai akibat dari perbutan unsur melawan hukum dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Diantaranya Kepala Desa Lowa, Muhammad Arsyad dan Kepala Desa Harapan, Nur Hasli di Kecamatan Bontosikuyu sedang menjalani proses hukuman penjara bersama bendaharanya. Kepala Desa Pamatata, Nur Halim di Kecamatan Bontomate’ne, Kepala Desa Khusus Pasi’tallu, Nasdim di Kecamatan Taka Bonerate dan mantan Kepala Desa Bontokoraang HM dan bendaharanya HJ di Kecamatan Bontomanai.

READ  Sempat mau melarikan diri, Buruh Bangunan Pemilik 2050 Butir Obat Daftar "G" Di ringkus polisi

Adapun yang sementara dalam proses di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Kepulauan Selayar diantaranya bekas Kepala Desa Labuang Pamajang, SI dan mantan Kepala Desa Tanamalala, MD di Kecamatan Pasi’masunggu Pulau Jampea. Sedangkan mantan Kepala Desa Kahu-Kahu, AR sementara dalam proses penyidikan dan Kepala Desa Bontolebang, MA masing-masing diwilayah Kecamatan Bontoharu. Khusus untuk oknum Kepala Desa Bontolebang tersisa menunggu perhitungan kerugian dari Inspektorat Kabupaten untuk selanjutnya diadakan ekspose gelar perkara di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB