BATARAMEDIA.COM | Makassar_ Mahasiswa dan Pemuda tergabung dalam Koalisi Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Selatan tuntut  dan adili Sekprov Sulsel terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah.

Aksi unjuk rasa tersebut di lakukan oleh para perwakilan dari berbagai wilayah yang bermasalah yakni Kabupaten Selayar, Bantaeng dan Jeneponto. Penyaluran BPNT yang terjadi di tiga kabupaten tersebut banyak yang tidak sesuai regulasi dari Kemensos.

“Banyaknya aduan masyarakat yang menerima BPNT tidak sesuai dari ketentua seperti yang terjadi di kabupaten bantaeng hanya menerima sembako 9 kilo, telur satu rak dan ikan kaleng kadang 1 kadang juga 2, juga di kabupaten selayar yang menerima paket sembako yang sudah berulat dan berbau dan di Jeneponto penerima BPNT sama seperti yang terjadi di Bantaeng” ucap Dedi Gallarambang Selaku Jendral Lapangan

READ  JPU Tuntut Terdakwa Jefry 4 Bulan Penjara

“Juga regulasi pemerintah yang ribet, BPNT seharusnya menguntungkan juga bagi para pelaku UMKM namun karena adnaya Suplier maka pelaku UMKM tak diuntungkan oleh kehadiran Suplier” Lanjut Dedi

Adapun tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi:
1.  adili Sekretari Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga menjadi dalang dari kekacauan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di wilayah Kabupaten, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.
2. Mendesak DIRRESKRIMSUS Polda Sulsel untuk segera menyelidiki Progaram BPNT di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.
3. Mendesak DPRD Provinsi Sulsel untuk melakukan pengawasan terkait penyaluran BPNT di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.

 

READ  KASIH PIDSUS KEJAKSAAN LUWU UTARA," BELUM ADA SURAT BEBAS TEMUAN MANTAN DESA LIMBONG TAHUN ANGGRAN 2020 DI BERIKAN OLEH INSPEKTORAT DAN LAPORAN DUGAAN TEMUAN MASI DI PROSES"

Penulis ; TW

Editor.   ; AB