Bataramedia.com.- Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri dan Polres Jeneponto dalam mengungkap dugaan tindak pidana Korupsi.

Setelah penetapan tersangka oknum mantan pejabat PPTK Kasi Sarana dan Prasarana bersama 1 Fasilitator dan 1 rekanan oleh kejari Jeneponto atas dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua LPK Sulsel kepada bataramedia.com Jumat,(19/11/2021). ini menunjukkan kinerja Bapak Kajari Jeneponto merupakan hasil kerja kerasnya yang telah dilakukan bersama jajarannya dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

” Saya Sangat Mengapresiasi Kinerja Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto, yang sangat profesional mengambil tindakan dan menetapkan tersangka yakni mantan oknum Kasi Sapras selaku PPTK bersama fasilitator dan rekanan dalam dugaan tindak pidana korupsi DAK Tahun 2019 silam

READ  Rudenim Makassar gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bahas 1671 Pengungsi Asing

“Korupsi memang salah satu hal yang harus di berantas karena dapat menyengsarakan rakyat khususnya masyarakat dibumi ” Butta Turatea ” Kabupaten Jeneponto karena dapat merugikan Keuangan Negara.” Tegas Ketua LPK Sulawesi Selatan Hasan Anwar.

Namun kami juga mengapresiasi Kinerja Bapak Kapolres kabupaten Jeneponto hasil kerja kerasnya bersama jajaranya dalam penindakan dan pencegahan Korupsi Cq, Kanit Tipikor dalam menetapkan 4 orang tersangka dan menyerahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan yakni inisial lelaki MU selaku koordinator pendamping, AF dan juga MS sebagai pendamping serta inisial IR selaku Suplayer. Dalam Kasus dugaan Korupsi Program BSPS (Stimulan Perumahan Swadaya) yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2014, Desa Mallasoro’ Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

READ  Sejumlah Pejabat UIT Makassar Berganti, ini Rektor Baru Dilantik

Atas ucapan dan apresiasi serta dukungan kami sebagai lembaga kontrol sosial yang berpedoman kepada pancasila sila ke 5 ” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia “.

Serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan Hukum Di Indonesia tidak lepas dari peran serta lembaga kontrol Social Non-Governmental Organization (NGO) dan media adalah sebagai Mitra kerja dari Kedua jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri dan Polres Kabupaten Jeneponto.

Maka Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) DPD Provinsi Sulawesi Selatan bersama peran serta masyarakat dalam penyelamatan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. demi tercapainya ” GOOD GOVERNANCE ” dibumi ButtaTuratea Ini. (Sp)

READ  Pembangunan Rest Area dan Bandara Jadi Kado HUT Sulsel Ke-351 Tahun