BATARAMEDIA.COM | Beberapa kegiatan proyek tahun anggaran 2021 tersebut diduga tidak dimunculkan Rencana Umum Pengadaannya pada Sistim Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh BBWSPJ.

Sekretaris Umum DPP L-Kontak, Marten Mantiri mengatakan, kewajiban mengumumkan RUP usai pengesahan anggaran diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Jadi sangat aneh jika masih ada Pengguna Anggaran dan pihak terkait lainnya yang masih berani melaksanakan kegiatan tanpa mengumumkan RUP,” tegasnya.

Menurutnya, Kepala BBWSPJ harus bersikap tegas terkait masalah tersebut dengan menghentikan pelaksanaan semua proyek yang RUP- nya tidak diumumkan pada SIRUP.

“Sebagai pimpinan yang merupakan penanggung jawab, jika ada penggunaan anggaran oleh bawahannya yang terindikasi bermasalah, maka harus bersikap tegas dengan menghentikan proyek yang RUP-nya tidak diumumkan dan jangan melakukan pembiaran dengan alasan apapun,” katanya.

READ  Aktivis Anti Korupsi Korban Penganiayaan di Sergai Minta Perlidungan Poldasu

Marten Mantiri juga menantang Kepala BBWSPJ menunjukan komitmennya dalam menyelenggarakan anggaran yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan mendorong ke aparat penegak hukum untuk mengusut masalah tersebut.

“Jika Kepala BBWSPJ menyelenggarakan kegiatan yang bersih, harusnya berani menghentikan proyek yang terindikasi RUP-nya tidak diumumkan dan mendorong ke penegak hukum untuk mengusutnya. Ini sudah jelas, kita lihat saja seperti apa sikap Kepala Balai, apalagi kalau paket pekerjaan itu melalui penyedia, walaupun pemilihan penyedianya dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung (PL) paket tersebut harus diumumkan terlebih dahulu,” jelasnya.

Bagaimana penyedia mengetahui pekerjaan tersebut dan memasukan penawaran pekerjaan kalau RUP pekerjaan tersebut tidak diumumkan ke publik?,” pungkasnya.

READ  Miris Gaji Honorer Diduga Dilakukan pemotongan di tengah Pandemi Covid 19

 

(***)