BATARAMEDIA.COM | Tony Iswandi, Ketua Umum L-KONTAK mengatakan, kedua proyek pengadaan langsung tersebut diduga tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku dan dilaksanakan tanpa adanya informasi yang jelas ke publik melalui LPSE meskipun dilaksanakan dengan sisitim pemilihan pengadaan langsung.

“Dua proyek pengadaan langsung oleh RSUD Haji kami duga tidak ditampilkan pada LPSE sebagai dasar kontrak. Pejabat pengadaannya terlalu berani melabrak aturan jika hal ini terbukti,” jelasnya.

Tony Iswandi juga menyayangkan lemahnya sistem pengawasan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan sehingga Pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan dapat dengan leluasa melabrak aturan.

“Kinerja pejabat pengadaan patut dipertanyakan sebab hal ini dapat menimbulkan spekulasi negatif jika pejabat pengadaan ada niat melanggar hukum terkait kedua pekerjaan proyek tersebut dengan cara melaksanakan kegiatan tanpa penyedia jasa yang jelas, dan ini sangat berbahaya bagi paket proyek yang lainnya,” terangnya.

READ  Awali Tahun 2021, Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Indonesia

Pekerjaan :
1. Waterproofing Gedung Perawatan Ponek I dengan nilai pagu Rp. 200 jt sumber Anggaran APBD
2. Pemeliharaan Ruang Loket Pendaftaran Rawat Jalan Dan Rawat Inap dengan nilai Pagu Rp. 200 jt sumber Anggaran APBD.

 

Penulis : TI

Editor.   : AB