BATARAMEDIA.COM | Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan  Kota Makassar Tahun anggaran 2021 diduga tidak didukung dengan interpolasi hasil perhitungan secara profesional yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan lampiran oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mengusulkan anggaran yang akan digunakan.
Hal ini memantik reaksi keras dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) yang intens bergerak melakukan monitoring di Bidang Anti Korupsi. Dian Resky Sevianty, Ketua Divisi Evaluasi L-KONTAK mengatakan, indikasi tersebut terjadi karena akibat tidak berperannya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki fungsi sebagai Pembina Teknis dan Pengawas Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2008.
“Kami menduga, Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan terkait perhitungan nilai Taksasi Pembangunan Bangunan Gedung dan Pembongkarannya serta perhitungan atas Taksasi Aset Barang Milik Negara sebagai dasar penentuan nilai anggaran yang akan dilaksanakan untuk Pembangunan maupun Rehabilitasi dan itu sudah diatur pada Pasal 103 huruf (i) Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Departemen PU, Dirjen Cipta Karya memiliki fungsi sebagai Pembina Teknis dan Pengawas Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara,” tegas Resky sapaan akrab Dian Resky Sevianty.
Dia menjelaskan, Detail Design (DD) yang sekarang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diduga tidak melalui tahapan verifikasi oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan.
“Detail Design nya kami duga tidak diverifikasi oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, apakah ini layak untuk dijadikan acuan?” tanyanya.
Resky menambahkan, Dinas Pendidikan Kota Makassar telah melakukan Proses Pengadaan terhadap DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang terindikasi tidak melalui tahapan Taksasi Pembongkaran dan Taksasi Aset. Bahkan Resky dan Lembaganya menemukan adanya indikasi jika salah satu sekolah yang berdasarkan Rencana Umum Pengadaan, anggarannya dipindahkan ke sekolah yang lainnya.
“Lelang paketnya telah dilaksanakan, dan pemenangnya telah ada. Jika dipindahkan dan tidak sesuai dengan RUP nya, maka ini fatal. Dinas Pendidikan Kota Makassar jangan bekerja serampangan dan tidak profesional,” Jelas Resky.

READ  Kejati Sulsel "Peti-eskan" Kasus Mega Proyek Rp 38,5 Milyar di Barru

Resky berjanji Lembaganya akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum dalam waktu dekat. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan.

 

( Tim )