BATARAMEDIA.COM | Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) akan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut kejanggalan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) beberapa Kepala Desa/BPD se Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan di tengah pandemi Covid-19.

“Diduga telah terjadi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan atas kegiatan Bimtek di Makassar,” papar Andi Syahril, Ketua DPW L-KONTAK Sulawesi Selatan.

Dengan kegiatan para Desa itu, pihaknya kata Andi Syahril akan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki sumber anggaran Bimtek yang diadakan di salah satu Hotel di Makassar itu serta meminta segera melakukan penyelidikan atas dugaan penggunaan anggarannya.

“Usut tuntas oknum atau aktor intelektual Bimtek itu dan segera diproses hukum,” tegas Andi Syahril.

READ  Ketua Tim penggerak PKK Takalar Resmikan replika inovasi Buah Sabar

Dia juga meminta Bupati Wajo melakukan swab test terhadap para Aparat Desa yang mengikuti Bimtek tersebut dari Kota Makassar untuk menghindari munculnya klaster baru penyebaran Covid-19.

Untuk mengikuti kegiatan Bimtek disebuah hotel di Makassar, menurut Andi Syahril, setiap Kepala Desa diduga membayar dana senilai Rp. 4.500.000,- per Kepala Desa kepada Lembaga swasta sebagai pelaksana kegiatan.

Andi Syahril menilai Bimtek ini terlalu dipaksakan di tengah wabah Covid-19, karena tahun ini pemerintah pusat telah menerbitkan aturan bahwa Dana Desa difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19, penyaluran BLT dan kegiatan lainnya yang urgen di desa.

Bahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD saja, menurut Andi Syahril, mengalami pemotongan anggaran.

READ  Tuntut ketersediaan Pupuk, Ratusan petani di Bantaeng gelar unjuk rasa

“Sangat kita sayangkan jika Bimtek ini digelar di tengah wabah Covid-19,” ungkap Andi Syahril.

(Tim).