BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar    Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Jamaluddin, SH, Ida Hamidah, ST, MH dan Jumadi Mansyur, SH menilai jika langkah yang ditempuh oleh Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali selaku tergugat dengan menon-aktifkan Kepala Desa Kohala, Rahman Hamdani dan akan mengangkat Camat Buki, Ahmad Yani sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Kohala, itu terkesan tidak ikhlas dan cuma dianggap mengulur-ulur waktu.

Betapa tidak ungkap Jamaluddin, SH. “Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar sudah memerintahkan kepada HM Basli Ali selaku tergugat untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang pengangkatan Kepala Desa Kohala, Rahman Hamdani dan menetapkan serta melantik Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 54 desa pada 5 Desember 2019 lalu tanpa harus menunggu hasil Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI oleh tergugat.” tegasnya via pesan singkatnya yang dikirim melalui WhatsAppnya sore ini, Sabtu (11/09/21) sekitar pukul 15.56 Wita.

READ  Unhas Launching Kampus Baru di Selayar

Ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht lanjut Jamaluddin. Karena itu semestinya Bupati, HM Basli Ali tidak hanya memberhentikan sementara Rahman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala di Kecamatan Buki akan tetapi sudah diberhentikan untuk seterusnya dan mengangkat serta melantik Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala definitif periode 2019 – 2025. Dan sekaitan dengan upaya hukum luar biasa berupa PK yang diajukan oleh tergugat kita tetap tunggu hasilnya. Apalagi PK itu jalan dengan sendirinya dan bukanlah sebagai upaya untuk menangguhkan atau menggugurkan putusan PTUN Makassar yang sudah inkracht.” tambah Jamaluddin.

Tidak ada salahnya Bupati Kepulauan Selayar mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI di Jakarta karena memang upaya itu dimungkinkan namun disisi lain tergugat wajib hukumnya untuk mengeksekusi Putusan Nomor : 195/B/2021/PT.TUN Makassar tanggal 6 Januari 2021 yang telah dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkracht. Apalagi penetapan eksekusinya papar Jamaluddin, SH sudah terbit dengan Nomor : 8/Pen.Eks/G/2021/PTUN.Mks bertanggal 13 Juli 2021 dan sudah disampaikan kepada para pihak dengan surat pengantar bernomor : W4-TUN1/423/AT.01.06/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021.

READ  PKM gantarangkeke lakukan vaksinasi tahap I, ketua DPK KNPI Gantarangkeke harap ini

Oleh karena Bupati Kepulauan Selayar dianggap mengulur-ulur waktu untuk melantik Rahman R, S.Sos sehingga kami dari tim Kuasa Hukum Penggugat kembali melayangkan surat kepada Ketua PTUN Makassar Sulawesi Selatan untuk segera melaporkan HM Basli Ali selaku Bupati Kepulauan Selayar kepada Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta. Dan surat Ketua PTUN Makassar, I Nyoman Harnanta, SH MH bertanggal 9 September 2021 dengan Nomor : W4-TUN 1/767/AT.01.06/IX/2021 dengan perihal Permohonan untuk segera melaporkan tergugat Bupati Kepulauan Selayar ke Presiden RI, sudah kami terima pada hari ini, Sabtu 11 September 2021 yang dicap stempel dan ditandatangani.

Jamaluddin menambahkan,” Terkait upaya PK yang diajukan oleh tergugat, itu tidak ada novum atau bukti baru. Tidak ada bedanya dengan yang diajukan ditingkat banding. Dan bahkan malah yang dipersoalkan adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan pada pokok perkaranya. Dan kami dari tim Kuasa Hukum Penggugat sudah melakukan klarifikasi ke PTUN Makassar sekaitan dengan PK oleh Bupati, HM Basli Ali.

READ  Masika ICMI Sulsel inisiasi bantuan untuk Ibu Ros di Rappokalling

Jika memang toh Bupati, HM Basli Ali mengambil langkah bijak dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak lain dan hanya semata-mata pertimbangan hukum serta perintah PTUN maka sebaiknya Rahman R, S.Sos harus dilantik. Itu baru namanya legowo menerima sebuah kekalahan.” kunci Kuasa Hukum Penggugat.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB