BATARAMEDIA.COM | Surat Perjanjian Kontrak Proyek Penimbunan Pasar Keppe Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor Surat : 032/Kont/P-Keppe/Disdag/DAU/VII/2021 dibatalkan sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembatalan tersebut dilakukan oleh PPK dengan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak dengan Nomor 45/PK/P-Keppe/DAU/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 yang menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor Surat : 44/Info/P-Keppe/Disdag/DAU/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 terhadap CV. Halwa Artha Konstruksi sebagai Penyedia Jasa.

PPK telah melakukan Pemutusan Kontrak terhadap penyedia jasa dengan alasan bahwa penyedia jasa telah melanggar Pasal 78 ayat 1 huruf (a) Pepres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke-2 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dimana penyedia jasa telah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, 7.17.1 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dimana Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila (a) Penyedia terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, (b) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang, dan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BAB III Pasal 3 ayat (a) Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

READ  Diduga Menyimpang, PERAK Soroti Program KOTAKU di Kelurahan Tallo

Pemutusan Kontrak Kerja oleh PPK memantik reaksi keras dari Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) yang menduga PPK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan alasan yang tidak benar.

Dian Resky Sevianty, Ketua Divisi Evaluasi L-KONTAK menganggap tindakan yang dilakukan oleh PPK Proyek Penimbunan Pasar Keppe Kecamatan Larompong Tahun Anggaran 2021 tidak memenuhi unsur hukum dalam perjanjian kontrak yang telah dilakukan. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan PPK dapat berdampak pada perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dian Resky menjelaskan, Pasal 56 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Ke-2 atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pemutusan kontrak dilakukan apabila Penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan sanksi berupa pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Lampiran Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

“Pembuktian Surat Pernyataan saudara Andi Jamil Mappanyumpa, ST yang menyatakan keberatan atas penggunaan sertifikat Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI oleh CV. Halwa Artha Konstruksi pada Proyek Penimbunan Pasar Keppe Kecamatan Larompong Tahun Anggaran 2021 sangatlah jelas bahwa Sudara Andi Jamil mengakui jika sertifikat yang digunakan bukanlah palsu. Dia keberetan disebabkan pemakaian sertifikatnya tanpa sepengetahuannya dan bukan karena dokumen tersebut palsu,” jelas Dian Resky.

READ  IJTI Kalbar Minta Polisi Proses Pidana 3 Oknum Wartawan Pemeras di Sintang

Pemutusan surat perjanjian kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan dasar Surat Pernyataan saudara Andi Jamil Mappanyumpa, ST menurut Dian Resky, harus mendapatkan kepastian hukum dari instansi terkait yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia jika ditemukan unsur persaingan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Jika PPK menggunakan Lampiran 7.17.1 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Apakah sudah memilki bukti atau pengakuan hukum dari KPPU RI tentang adanya dugaan persaingan sehat? Jika tidak, kenapa PPK berani memutuskan kontrak kerja tersebut, ini sangat berbahaya,” tegas Dian Resky.

Dian Resky dan Lembaganya bahkan menduga PPK melanggar Pasal 266 KUHP ayat (1) “Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun” dimana PPK menggunakan alasan tidak benar sebagai pernyataan untuk pemutusan kontrak kerja yang tidak sesuai fakta hukum yakni pihak penyedia jasa telah memasukan dokumen palsu. Pokja hingga berita ini ditayangkan masih menampilkan pada portal LPSE terkait pengumuman lelang Proyek Penimbunan Pasar Keppe Kecamatan Larompong Tahun Anggaran 2021 oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

READ  KASIH PIDSUS KEJAKSAAN LUWU UTARA," BELUM ADA SURAT BEBAS TEMUAN MANTAN DESA LIMBONG TAHUN ANGGRAN 2020 DI BERIKAN OLEH INSPEKTORAT DAN LAPORAN DUGAAN TEMUAN MASI DI PROSES"

“Pengumuman lelang masih ditayangkan pada portal LPSE, jika melanggar administrasi pada saat pemasukan dokumen penawaran, maka saat dilakukan evaluasi, Pokja pasti sudah menggugurkan peserta tersebut. Nah, hingga kini kan masih tayang dan tidak ada pembatalan lelang dilakukan Pokja atau tender gagal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 51 ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke-2 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. PPK jangan mencoba bermain-main dengan produk hukum, atau PPK gagal paham atas produk hukum yang ada?,” terang Dian Resky.

L-KONTAK secepatnya akan melaporkan hal ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) demi tegaknya supremasi hukum dan akan mendampingi CV. Halwa Artha Konstruksi mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas pembatalan Kontrak kerja.

 

 

( Tim )