BATARAMEDIA.COM | Melihat kondisi Pantai Toatoa yang terletak disebelah utara Dusun Baringan Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Selayar Propinsi Sulawesi Selatan yang kian memprihatinkan dan diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya abrasi serta kerusakan garis pantai telah menimbulkan keresahan bagi pemilik lahan disekitar lokasi penambangan.

Informasi Bataramedia.com menyebutkan bahwa pasca rapat koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar, Kepolisian Sektor Bontosikuyu, Danramil Bontosikuyu, Pemerintah Desa Laiyolo Baru serta para pemilik lahan dan oknum penambang pada Senin (07/06/21) lalu yang dilaksanakan di Aula PKK Kantor Desa Laiyolo Baru, kini para penambang kian berulah. Aktifitas pemuatan bukan lagi dilakukan disiang hari tetapi dimalam hari saat air laut surut. Itulah sebabnya Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar, H Muhammad Hasdar, S.KM, M.Kes telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Laiyolo, Bakhnur Affandi pada 09 Juni 2021 lalu.

READ  Implementasi 100 Hari Program Presisi, Kapolri: Kepercayaan dan Kepuasan Publik ke Polri Meningkat

Berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil verifikasi lokasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat bersama beberapa stafnya pada 7 Juni 2021, ungkap H Muhammad Hasdar maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa benar dilokasi itu ada aktifitas pengambilan pasir pantai yang ditengarai pelakunya adalah masyarakat sekitar yang dapat dibuktikan dengan masih adanya lubang dan cekungan bekas galian penambangan pasir. Selain itu, juga dalam melakukan aktifitasnya pelaku diduga kuat masih belum memiliki Perizinan Berusaha dari institusi yang berkompoten. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang akan menyebabkan terjadinya abrasi dan rusaknya garis pantai serta menimbulkan keresahan khususnya bagi pemilik lahan disekitar lokasi penambangan.” paparnya.

Melihat fenomena yang kian memprihatinkan tambah Kadis LH Selayar maka perlu disampaikan jika mendasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada Pasal 69 ayat 1 pada huruf (a) bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

READ  Pilwali di pandemi Covid-19, ( JASS ) : Pasangan DILAN Di respon Baik masyarakat

Kemudian pada Pasal 109 huruf (a) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dan atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan atau lingkungan maka dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan didenda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.” terang H Muhammad Hasdar kepada media ini.

Persuratan ini dimaksudkan agar Kepala Desa Laiyolo, Bakhnur Affandi bisa menyampaikan kepada warga masyarakatnya untuk tidak melakukan aktivitas pengambilan pasir pantai sebelum mempunyai Perizinan Berusaha dari institusi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan.” jelas Kadis LH Selayar.

READ  Menyikapi Pendidikan Vokasi, Kepsek SMKN 9 Makassar: Wattunna mi SMK go Internasional

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bontosikuyu, Iptu Abd Hamid yang dikonfirmasi seputar surat tembusan yang dilayangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Selayar bertanggal 9 Juni 2021 kepada media ini mengakui jika surat tersebut sudah tiba dan sudah diterima. ” Kami sudah terima surat itu.” pungkasnya singkat. Namun begitu lanjut Abd Hamid, dirinya mengaku belum ketemu dengan Kepala Desa Laiyolo untuk dikoordinasikan memgenai tindaklanjutnya.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Camat Bontosikuyu, Muh Aris. Dia mengaku belum mendapatkan tembusan itu. ” Kami belum dapat, pak.” ungkapnya singkat. Meskipun demikian Muh Aris mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak Tripika Kecamatan Bontosikuyu setelah kembali dari Makassar.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB