BATARA MEDIA.COM | Kuasa hukum penggugat Rahman R, S.Sos, Jamaluddin, SH merasa sangat kecewa dengan ketidakhadiran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP yang juga Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten pada Pilkades yang digelar secara serentak di 54 desa pada 5 Desember 2019 lalu. Ia paparkan kekecewaannya kepada media ini, Rabu 19/05/21 dalam perjalanannya ke Makassar, karena semestinya Irwan Baso selaku penanggungjawab pemilihan kepala desa harus hadir dalam rapat yang digelar oleh Komisi I DPRD Selayar pada Senin, 17 Mei kemarin. Apalagi pelaksana kunci eksekusi dari sengketa Pilkades Desa Kohala itu ada ditangan Kadis PMD.

“Kami selaku kuasa hukum penggugat Rahman R, S.Sos sangat kecewa dengan tidak hadirnya Irwan Baso. Sepertinya ia sengaja mengulur-ulur waktu untuk melakukan eksekusi hasil putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks yang sudah dinyatakan inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap. Kami perintahkan kepada klien kami untuk melayangkan surat kepada Komisi I DPRD Selayar yang diketuai oleh Andi Mahmud, ST untuk mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk segera melakukan eksekusi terhadap hasil keputusan banding PT TUN Makassar yang memenangkan Rahman R, S.Sos dalam sengketa Pilkades di Desa Kohala.

READ  Issue Kotor Penyebab Pelantikan Ali Yathas Tertunda

Mestinya lanjut Jamaluddin, setelah turunnya putusan banding ini Pemda sudah seharusnya memberhentikan Rakhman Hamdani selaku Kepala Desa Kohala dan mengangkat pelaksana tugas (Plt) guna menghindari pelaksanaan pemerintahan yang tidak berlandaskan azas hukum. Akan tetapi justru Kepala Dinas PMD yang seolah-olah tutup mata dengan turunnya putusan banding PT TUN Makassar. Ini terbukti dengan munculnya pernyataan Asisten I Setda, Ir Yunan Krg Tompubulu, ST yang menyatakan bahwa baru kali ini mengetahui jika sengketa Pilkades Desa Kohala ternyata masih bergulir di PT TUN Makassar. Dari pernyataan ini pula kami menilai jika Kepala Dinas PMD, Irwan Baso tidak pernah melakukan rapat konsultasi dengan pihak terkait pasca turunnya putusan banding yang sudah berkekuatan hukum tetap ini.” ungkapnya.

Jamaluddin, SH juga mengancam akan melaporkan Rakhman Hamdani kepada pihak penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan. Sebab ini sudah merupakan tindakan unsur melawan hukum dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Karena sejak turunnya putusan banding oleh PT TUN Makassar, Rakhman Hamdani tidak lagi memiliki kekuatan hukum untuk menjabat sebagai Kepala Desa Kohala.” tandasnya.

READ  Pemkab Gowa gelar operasi yustisi, Adnan Purichta Ichsan harap ini

Olehnya itu, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Selayar, Andi Mahmud meminta kepada Pemda setempat melalui Kepala Bagian Hukum, Muh Basir, SH yang didampingi stafnya Muh Yusuf untuk kembali mempertimbangkan rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) nya ke PT TUN Makassar oleh Pemda. Apalagi tidak ada nuvom atau bukti baru yang bisa diperlihatkan dalam persidangan di PT TUN Makassar nanti. Mestinya ini Kabag Hukum harus memberikan pertimbangan positif kepada Bupati, HM Basli Ali. Jangan hanya ikut arus saja. Kalau memang dalam PK nanti, Pemda tidak akan mampu memperlihatkan bukti baru maka lebih baik dilakukan eksekusi saja ketimbang akan mempermalukan kita semua didepan publik.” papar dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP yang dikonfirmasi via selulernya sedang tidak aktif. Namun beberapa menit kemudian media ini berusaha mengirim pesan pendek via WhatsAppnya. Tetapi baru sempat dibalas sekitar lima jam kemudian.” Pemerintah Daerah tetap akan menempuh upaya hukum dengan melakukan pengajuan Peninjauan Kembali (PK).” ungkapnya. Dan ketika ditanya seputar ketidakhadirannya di Komisi I DPRD pada Senin kemarin, ia menjawab jika dirinya mendampingi Bupati Kepulauan Selayar ke Jampea.” kata dia menjelaskan.

READ  Anggota Komisi E DPRD Sul-Sel Kumpul Bareng Akademisi

Lain halnya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Setda, Ir Yunan Krg Tompobulu ketika ditanya tentang hasil keputusan rapat dengan Komisi I DPRD Selayar. Ia menyatakan,” Belum ada keputusan akhir. Sebab DPRD menunggu kepulangan Kepala Dinas PMD, Irwan Baso dari pulau yang mendampingi Bupati, HM Basli Ali. Nanti pak Kadis berada di Benteng baru diagendakan kembali pemanggilannya oleh Komisi I DPRD Selayar.” katanya.

Hadir dalam rapat dengan Komisi I pada Senin 17 Mei kemarin diantaranya, Ketua Komisi, Andi Mahmud, ST, Muh Anas Kasman, SH, Kasmawati, Hj Eni Sutiono, Kabag Hukum Setda, Muh Basir, SH yang didampingi stafnya Muhammad Yusuf, Kuasa Hukum penggugat, Jamaluddin, SH dan pihak penggugat Rahman R, S.Sos.

 

Penulis ; DSN

Editor.   ; TS