BATARAMEDIA.COM, Jakarta                      Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia telah mengecam serangan pada Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menggunakan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena itu lebih dari 20 organisasi telah berkomitmen serius untuk mendorong adanya revisi UU ITE serta mengecam pelaporan, pemidanaan dan memperdatakan Haris Azhar Direktur Lokataru dan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti oleh pejabat publik yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya pada Rabu (22/09/21) yang lalu di Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia yang serius untuk merevisi UU ITE diantaranya, Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Forum-Asia, Greenpeace Indonesia, ICJR, Indonesia Corruption Watch (ICW), IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, KontraS, KPJKB Makassar, LBH Apik, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers LeIP, PAKU ITE, PBHI, PUSKAPA UI, PSHK, Rumah Cemara, WALHI, YLBHI dan FoKaL NGO Sulawesi.

Laporan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan teregister dengan Nomor : STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya bertanggal 22 September 2021. Menko Marves, Luhut telah melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan menggunakan pasal pencemaran nama pada UU ITE. Selain itu, Menko Marves juga mengajukan gugatan perdata sebesar Rp 100 miliar. Pelaporan ini merupakan salah satu bentuk serangan yang ditujukan kepada para pembela HAM oleh pejabat Indonesia dengan cara menyalahgunakan hukum untuk keperluan dirinya sendiri.

Sebelum Luhut, juga Kepala Staf Presiden Moeldoko telah melaporkan aktivis Anti Korupsi, Egi Primayogha dan Miftahul Choir dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 10 September 2021 lalu. Olehnya itu perlu dipertegas bahwa hak para pembela Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dijamin tidak hanya dibawah hukum hak asasi manusia internasional akan tetapi juga dibawah UU RI Nomor : 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 serta Konstitusi Indonesia Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu melindungi hak untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan gagasan secara lisan dan tertulis baik melalui media cetak maupun elektronik.

READ  Ingin gaungkan Fatayat NU , Risdawati Majid Siap Pimpin Fatayat NU Bantaeng

Sebelumnya Tim Advokasi Haris dan Fatia telah menerima dua kali somasi dari Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sekaitan dengan pernyataan yang disampaikan Fatia dalam Program Acara NgeHAMtam berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya !! Jenderal BIN Juga Ada” lewat channel Youtube Haris Azhar. Penyampaian materi tentang keterlibatan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat publik, itu didasari pada temuan riset berjudul ” Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya” yang dibuat oleh beberapa organisasi masyarakat sipil.

Didalam laporan penelitian itu dijelaskan keterhubungan Luhut dan PT Toba Sejahtera Group, PT Tobacom Del Mandiri dan West Wits Mining yang dinilai berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) mengingat bahwa Luhut adalah pejabat negara yang diatur pada Pasal 43 ayat (1) huduf a UU Nomor : 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan.

Laporan ini mengungkap adanya dugaan keterlibatan pejabat TNI dan pensiunan dalam operasi bisnis pelaku pertambangan emas. Laporan itu juga mendokumentasikan nama Luhut Binsar Pandjaitan yang diidentifikasi telah berafiliasi dengan PT Madinah Qurrata’ain pemegang izin Proyek Emas Sungai Derewo di Kabupaten Intan Jaya Papua tepatnya disepanjang zona patahan Derewo pada bagian sebelah barat laut Grasberg dan Wabu.

Luhut Binsar Pandjaitan berafiliasi melalui kepemilikan sahamnya di PT Toba Sejahtera yang anak usahanya adalah PT Tobacom Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera dikabarkan telah mengakuisisi 30% saham PT Mandiri Qurrata’ain. Laporan itu juga mencatat berbagai eskalasi konflik kekerasan dan konflik bersenjata yang dipicu munculnya operasi militer. Salah satunya di Kabupaten Intan Jaya. Konflik ini telah mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil dan ribuan pengungsi warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan.

READ  PT. Syngenta lalai, Nk212 palsu meresahkan petani kab bone

Olehnya itu kami dari Koalisi Masyarakat Sipil menilai jika pelaporan pidana serta gugatan perdata yang dilakukan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Haris dan Fatia adalah suatu bentuk ancaman yang serius terhadap demokrasi dan kerja-kerja Pembela HAM. Mestinya dan memang sudah seyogyanya para pembela HAM yang diberikan jaminan perlindungan atas kerja-kerjanya namun mereka justru mendapatkan serangan dari pejabat negara. Kejadian ini bukan hanya tampak pada kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti akan tetapi juga terlihat pada kasus Egi Primayogha dan Miftahul Choir dari ICW Jakarta yang dilaporkan oleh Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden.

Pola-pola ancaman hukum seperti ini menurut Koalisi Masyarakat Sipil dinilai sangat berpotensi tereskalasi menjadi proses Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) dengan menciptakan lingkungan tanpa ruang demokrasi serta melemahkan kemampuan pembela hak asasi manusia dalam menjalankan kerja-kerja mereka untuk berbicara tentang kebenaran kepada kekuasaan tanpa diselimuti rasa takut dan rasa was-was akan munculnya suatu pembalasan.

Selain itu, pelaporan yang dilakukan oleh dua pejabat publik ini semakin menunjukkan bahwa UU ITE terutama pasal defamasi kian menunjukkan relasi asimentrik bahwa mereka yang memiliki kekuasaan dengan menggunakan UU ITE akan dapat melumpuhkan bagi orang yang dianggapnya lebih lemah. Dan ini menunjukkan karakter ” Hukum selalu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.”

Pelaporan pidana ini juga menegaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengerem laju kasus-kasus UU ITE. Sebab sejak 26 Juni 2021 sudah ada SKB dari Kemenkominfo, Kejaksaan dan Kepolisian yang mengatur tentang pedoman interpretasi atas pasal-pasal yang seringkali digunakan. Dalam pedoman SKB khususnya pada Pasal 27 ayat (3) poin c yang berbunyi “bukan merupakan delik pencemaran nama….bila berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan kenyataan. Sedangkan dalam poin f disebutkan kalau pasal pencemaran nama bukanlah untuk institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Artinya bahwa pejabat publik atau pejabat negara tidak bisa menggunakan UU ITE ini sebab bukan menyangkut diri pribadi yang spesifik.” Demikian pendapat Koalisi Masyarakat Sipil ungkapkan.

READ  Menjelang Pemilu 2020, IPM Ajak KPU Diskusi Pemilih Pemula

Oleh karena itu, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Purnomo untuk mendorong jajarannya, tidak menindaklanjuti pelaporan pidana Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Egi Primayohga dan Miftahul Choir adalah merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja nyata pembela Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang.

Disamping itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta kepada Kapolda Metro Jaya untuk memberikan instruksi agar para penyidik kepolisian untuk mematuhi akan isi Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenkominfo, Kejaksaan dan Kepolisian yang mengatur tentang pedoman interpretasi UU ITE sebagai bagian bentuk ketaatan pada hukum. Juga kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada 4 aktivis pembela hak asasi manusia dan Pejuang Anti Korupsi yang dilaporkan oleh Luhut dan Moeldoko sebagai pejabat publik agar mereka dibebaskan dari pasal pencemaran nama pada UU ITE.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak dan meminta Pemerintah RI dan DPR RI untuk segera merevisi UU ITE terutama pada pasal-pasal bermasalah dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan khususnya di Indonesia.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB