Ketua PTUN Makassar Desak Bupati Selayar, HM Basli Ali Segera Eksekusi Kades Kohala Terpilih, Rahman R, S.Sos

1541

BATARAMEDIA.COM | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, I Nyoman Harnanta, SH telah menetapkan Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih untuk masa bhakti 2019 – 2025 hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kohala yang digelar pada Kamis 5 Desember 2019 secara serentak di 54 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Penetapan Nomor : 8/Pen.Eks/G/2021/PTUN.Mks bertanggal 13 Juli 2021 hari ini dalam eksepsi menyatakan bahwa eksepsi tergugat Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali tidak diterima. Selain itu, juga mewarning Bupati, HM Basli Ali untuk segera mengeksekusi Rahman R, S.Sos untuk dilantik menduduki jabatan Kepala Desa Kohala terpilih.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/Tahun 2019 mengenai Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2019 – 2025 khususnya pada lampiran II nomor urut 37 atas nama Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala.

READ  Safari Ramadhan, GANN Bantaeng ajak Pemuda jauhi Narkoba

Selain itu, Ketua PTUN Makassar juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/ Tahun 2019. Kemudian memerintahkan kepada tergugat Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali melalui aparaturnya yaitu Camat Buki, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten untuk mengusulkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengesahan dan pengangkatan Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih di Kecamatan Buki hasil Pilkades Kohala tanggal 5 Desember 2019 yang lalu. Juga menghukum tergugat HM Basli Ali selaku Bupati Kepulauan Selayar untuk membayar biaya perkara senilai Rp 343.000,-

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berada ditangan tergugat, incasu Bupati Kepulauan Selayar sedangkan Ketua PTUN Makassar hanya bertugas mengawasi. Karena itu, perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tergugat Bupati Kepulauan Selayar diperintahkan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 21 hari kerja sejak turunnya Penetapan Pengadilan dengan menetapkan dan memerintahkan HM Basli Ali selaku tergugat untuk melaksanakan Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks tanggal 29 Juli 2020 jo Putusan Nomor : 195/B/2020/PT.TUN.Mks bertanggal 6 Januari 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah dinyatakan inkracht paling lama 21 hari kerja sejak penetapan pengadilan ini diterima.

READ  Yayasan Indonesia Sejahtera ajak ummat muslim Peduli anak yatim dan kaum Dhuafa

Disamping itu, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, I Nyoman Harnanta, SH telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan ini. Bilamana dalam waktu 21 hari tergugat yakni Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali tidak melaksanakan putusan ini maka akan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Membebankan biaya yang timbul akibat terbitnya penetapan ini kepada pemohon eksekusi.

Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar yang juga Kepala Bagian Hukum Setda, Muhammad Basir, SH ketika dikonfirmasi melalui jaringan selulernya mengaku sedang berada di Makassar, Rabu (14/07/21) siang tadi sekitar pukul 13.30 Wita. ” Saya lagi di Makassar. Kenapai ? Kalau terkait persoalan itu mohon dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP. Karena itu bukan rananya saya. Atau sekalian tanyakan kepada Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali.” tandasnya singkat.

READ  Lagi-lagi Soal Pupuk, GMNI Dan GRM Bersama Petani Gelar Unjuk Rasa Jilid II

Sementara itu Kepala Dinas PMD Kepulauan Selayar, Irwan Baso ketika dihubungi, handphone miliknya sedang on hanya saja tidak memberikan respon. Demikian pula pesan pendek yang dikirimkan melalui WhatsAppnya juga tak dibalas hingga berita ini diturunkan.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB