BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar        Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kepulauan Selayar, Selasa (26/10/21) sekitar pukul 14.00 Wita hari ini telah melakukan tahap II yakni penyerahan Barang Bukti (BB) dan 5 tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanamalala dan Desa Labuang Pamajang tahun 2017 – 2019 kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Penyerahan itu dilakukan oleh Ketua Tim Penyidik yang sekaligus sebagai Kepala Unit Tipikor Polres, Ipda Suhardiman, SH, M.Si bersama sejumlah anggotanya kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari, Syahrul, SH.

Kelima tersangka ini masing-masing mantan Kepala Desa Labuang Pamajang, Sumaila bersama bendaharanya, Zubair serta bekas Kepala Desa Tanamalala, Masdar S dengan dua bendaharanya yaitu Karyati (2015 – 2018) dan Mustamal (2019) akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Selayar sambil menunggu proses pelimpahan berkas dan tersangka dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Peng Tipikor) Makassar Sulawesi Selatan.

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Kepulauan Selayar, Suhardiman yang ditemui disela-sela penyerahan barang bukti dan tersangka kepada media ini menjelaskan,” Setelah dilakukan penahanan terhadap 4 tersangka minus Karyati bendahara I Desa Tanamalala selama kurang lebih 50 hari, maka hari ini telah disepakati untuk dilakukan tahap II terhadap kasus dugaan korupsi APBDes senilai Rp 1,2 miliar di Pulau Jampea.

READ  BREAKING NEWS : Perahu Di Takalar Alami Kecelakaan, 1 Orang Tewas

Sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri, La Ode Fariadin, SH namun akibat kesibukan menghadiri sidang kasus yang sama di Pengadilan Tipikor Makassar sehingga sedikit tertunda. Ini hari saja, rencana awal tahap II akan dilakukan pada jam 09.00 Wita cuma karena suatu dan lain hal sehingga diundur sampai pukul 14.00 Wita.

Adapun berkas yang dilimpahkan hari ini selain berkas ke 5 tersangka yang didisplitsing menjadi 5 berkas juga berupa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 – 2019 lengkap dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya yang berkaitan dengan TPK.” ungkapnya.

Tak lama setelah dilakukan penyerahan BB dan 5 orang tersangka tepatnya pada jam 14.10 Wita, Kasi Pidsus, Syahrul, SH telah memanggil bekas Kepala Desa Labuang Pamajang, Sumaila bersama Zubair untuk dimintai keterangan awal terkait kasus yang menyeretnya hingga tiba di Kantor Kejaksaan. Keduanya dicecar puluhan pertanyaan yang diawali dari Sumaila. Dalam keterangan Sumaila mengakui jika anggaran dana desa untuk tahun 2017 hingga 2019 dikelola sendiri. “Saya yang menyimpan itu uang dengan maksud agar lebih aman meskipun saya mengetahui jika ini adalah sebuah bentuk pelanggaran.

READ  Kunker Prof Jufri di Enrekang sangat Padat, Ini Agendanya..!!

“Saya akan bersikap jujur dan kooperatif selama dalam proses sebab saya tidak ingin neko-neko dalam kasus ini. Sayapun mengakui dan sadar bahwa yang membawa diri saya kesini adalah sebagai akibat dari perbuatan saya dengan melakukan unsur melawan hukum dan tindak pidana korupsi senilai kurang lebih Rp 600 jutaan.” ungkap Sumaila.

Ketika ditanya, apakah selaku Kepala Desa (Kades) pada saat itu, dalam melaksanakan pekerjaan proyek yang bersumber dari APBDes melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan ? Dengan sedikit terbata-bata, Sumaila menjawab,” Tidak.” Saya melibatkan pihak lain, baik dari segi pengawasan dan pelaksanaan pekerjaannya.” katanya. Sedangkan bendahara desa, Zubair mengakui jika dana desa itu hanya dilihat pada saat pencairan di PT Bank Sulselbar Cabang Selayar hingga tiba di kontrakan. Setelah itu, semua dana yang kami cairkan saya serahkan kepada Sumaila selaku kepala desa. Terkecuali untuk gaji perangkat desa, biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).” terang Zubair kepada Kasi Pidsus, Syahrul, SH.

Lain halnya yang diungkapkan oleh mantan Kepala Desa Tanamalala, Masdar S. Ia mengaku jika untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikelolanya sendiri. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya formalitas. Untuk memuluskan laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap pencairan, saya perintahkan kepada bendahara dan operator untuk membuatnya. Dan setiap selesai LPJ nya itu kadang saya beri tanda terima kasih berupa uang tunai senilai antara Rp 300.000,- hingga Rp 1 juta diluar gajinya sebagai bendahara desa. Begitu pula dengan bendahara, Karyati.

READ  Sebelum Berangkat, Calon Peserta Prakerin SMKN 9 Makassar di Rapid/Swab Test

Masdar pun mengakui jika dana hasil korupsinya itu yang totalnya mencapai Rp 680 juta itu, sebagian digunakan untuk membayar utang adiknya juga untuk membayar bunga uang yang dipinjam di Bank. Baik Karyati maupun Mustamal mengakui jika dana desa yang dicaikan di PT Bank Sulselbar Cabang Selayar hanya dipegang hingga dirumah kontrakan. Sesudah itu, meraka telah menyerahkan kepada Masdar selaku Kades Tanamalala. “Yang kami pegang selaku bendahara cuma gaji perangkat desa, SPPD dan ATK.” pungkas mereka.

Usai dilakukan pemeriksaan perdana terhadap ke 5 tersangka oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, tepat pukul 15.45 Wita, mereka dibawa ke Rutan Klas II B Selayar untuk ditahan sambil menunggu proses pelimpahan BB dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Makassar untuk disidangkan.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB