BATARAMEDIA.COM | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intelijen)nya, La Ode Fariadin, SH saat ini telah mengincar sinyaleman unsur melawan hukum dan dugaan tindak pidana korupsi oknum Kepala Desa Bontomalling aktif yang berinisial AS dalam lima tahun terakhir (APBDesa 2016 – 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bontomalling, Muhammad Ali Muliadi yang didampingi sejumlah aparaturnya dengan Kasi Intelijen Kejari Selayar, La Ode Fariadin, SH dan wartawan Bataramedia.com, M. Daeng Siudjung Nyulle pada Senin (02/08/21) pekan lalu mengungkapkan jika dirinya hanya satu kali melihat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama menduduki jabatannya.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh mantan Sekretaris Desa Bontomalling (2009 – 2020), Abi Suaib saat dikonfirmasi secara terpisah pada hari itu juga dirumah kediaman pribadinya di Dusun Parumaang Desa Bontomalling Kecamatan Pasi’masunggu Timur Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan. Iapun mengakui jika selama 11 tahun menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bontomalling cuma satu kali melihat dokumen APBDesa yakni APBDesa tahun 2018 saat akan membuat Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) pada menjelang akhir masa jabatannya pada periode pertama tahun 2013 – 2019.

READ  (L-Kontak) siap melaporkan ke Aparat Penegak Hukum terkait pekerjaan Pembangunan Tempat Parkir dan beberapa kegiatan lainnya pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ)

Keduanya menyebut jika selama ini yang memegang dokumen APBDesa hanya Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Jamaruddin bersama AS selaku Kepala Desa Bontomalling. Ketika ditanya seputar dokumen APBDesa tahun 2016 hingga 2021 dirinya mengaku tidak mengetahuinya. “Kami sendiri selaku aparatur pemerintah desa tidak pernah diperlihatkan APBDesa itu. Dan memang kami tidak dilibatkan. APBDesa itupun diduga dibawa ke rumah kontrakan desa di Benteng ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar.” ungkap Muhammad Ali Muliadi saat ditemui di Kantor Desa Bontomalling awal Agustus lalu.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontomalling, Andi Rahimung saat ditemui dirumah pribadinya di Dusun Parang juga mengaku hanya satu kali memegang APBDesa. Yakni APBDesa tahun 2020. Itulah yang menyebabkan dirinya jarang datang berkantor. “Untuk apa kita ke kantor jika dokumen APBDesa saja kita tidak pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa (Kades).” katanya dengan mimit kecewa.

Lain halnya yang diungkapkan oleh warga Dusun Parang, Andi Anas, warga Dusun Erelompa Surgawi dan Abd Malik. Ketiga warga ini mengaku memiliki sangkutan keuangan dengan oknum Kepala Desa Bontomalling yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan fisik dan pembelian aset desa. Dan sampai saat ini menurut mereka, AS belum memiliki niat baik untuk menyelesaikannya. Karena itu ketiganya sepakat untuk memberikan kuasa kepada M. Daeng Siudjung Nyulle guna melakukan koordinasi sekaligus penagihan kepada oknum Kades Bontomalling, AS.

READ  Resahkan Warga,Polsek Tamalanrea Bubarkan Aksi Balapan Liar; 4 Unit Motor Diamankan

Menakar dari APBDesa Bontomalling tahun 2019 dan 2020 telah terjadi banyak pos anggaran yang ditengarai fiktif.” ungkap salah seorang warga Dusun Erelompa. Betapa tidak pungkasnya. Pada APBDesa tahun 2020 Kepala Desa Bontomalling telah menyertakan modal sebesar Rp 102.626.400,- untuk Badan Usaha Milik Desa (BUNDES) yang dikelola oleh anaknya Febrianto sebagai ketua. Padahal setahu kami sebagai masyarakat tidak pernah sama sekali ditemukan adanya bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengelola BUNDES.” paparnya.

Camat Pasi’masunggu Timur, H. Awil Taiyeb, S.KM yang dihubungi via selulernya, Senin (09/08/21) padi tadi sekitar pukul 07.00 Wita mengemukakan,” Untuk menghindari fitnah di masyarakat sebaiknya pihak yang berkompoten segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kejanggalan dokumen APBDesa Bontomalling. Karena kami sebagai aparat pemerintah kecamatan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan di desa. Sebab Camat itu hanya sebatas garis koordinasi dengan pemerintah desa yang hanya dapat memberikan rekomondasi dalam proses pencairan dana desa.” katanya.

Selain itu, pihak Pemerintah Kecamatan tidak pernah mendapat laporan secara resmi dari masyarakat terkait adanya sejumlah keluhan dari masyarakat Desa Bontomalling. Jika seandainya ada laporan secara resmi dari masyarakat maka tugas kami sebagai aparat pemerintah kecamatan akan turun untuk melakukan pembinaan. Namun jujur, itu tidak pernah kami dapatkan tentang adanya permasalahan yang dianggap meresahkan masyarakat selama ini.

READ  Menantu Pak Camat Di Laporkan Ke Polisi, Begini Tanggapan Istrinya

Terkait proses penggantian pimpinan dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Bontomalling oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kepulauan Selayar telah melakukan pembatalan terhadap Surat Keputusan (SK) pengangkatan Andi Rusli sebagai Ketua BPD Desa Bontomalling. Sehingga secara otomatis pula Ketua BPD Bontomalling dikembalikan kepada Andi Rahimung.” tegas H Awil Taiyeb.

Baik Kepala Desa (Kades) maupun Kepala Urusan Keuangan Desa Bontomalling yang hendak dikonfirmasi via handphonenya hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan respon. Sementara saat Kasi Intelijen Kejari Selayar melakukan kunjungan ke kantornya di Parumaang wilayah Kecamatan Pasi’masunggu Timur, keduanya sedang tidak ada ditempat. Menurut seluruh stafnya yang hadir jika AS dan Jamaruddin selaku Kaur Keuangan sedang berada diibukota kabupaten, Benteng Selayar.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB