Kejaksaan Bidik Dugaan Pungli Dispora Selayar

1704

BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar kini sedang membidik indikasi terjadinya praktek pungutan liar (Pungli) dan dugaan penggelembungan dana yang terjadi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepulauan Selayar. Berdasarkan sejumlah data dan informasi yang dihimpun BATARAMEDIA.COM telah menguatkan terjadinya dugaan itu. Diantaranya, dana bimbingan teknis (bimtek) terhadap ratusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, stempel sekolah, blangko ijazah, tablet afirmasi, panel tenaga surya, papan nama sekolah dan paket penguat jaringan internet sekolah.

Salah seorang kepala sekolah diwilayah Kecamatan Pasi’lambena yang merupakan wilayah kecamatan terluar dan berbatasan langsung dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) saat dikonfirmasi sekaitan pengadaan stempel dan pengadaan blangko ijazah di Dispora Kepulauan Selayar telah mengakui jika dirinya membayar senilai Rp 600.000,- tanpa disertai dengan tanda bukti berupa kwintasi. “Memang benar adanya. Kami sudah ambil stempel itu sejak Juli 2021 lalu sebanyak dua buah dengan harga Rp 600.000,- tanpa kwintansi. Tetapi kalau untuk blangko ijazah belum kami ambil. Karena kami baru tiba dari pulau. Sedangkan untuk papan nama sekolah itu kami suruh cetak sendiri pada Percetakan Centra Kreatif yang terletak disamping Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selayar.

Ia juga mengakui mendapatkan bantuan berupa paket penguat jaringan internet sekolah dari Dinas Pendidikan. Barang itu sudah terpasang dan bahkan sudah difungsikan dengan plus kuota internet gratis selama satu tahun.” ungkapnya kepada media ini.

Pengakuan yang sama juga dikemukakan oleh seorang operator sekolah. Ia mengakui sudah menghubungi kepala sekolahnya melalui jaringan selulernya. Dan oleh atasannya telah mengaku membayar senilai Rp 550.000,- untuk dua buah stempel. Selain itu, ia juga merasa heran karena untuk pembelian Sipla itu harus ke Mas Gugung pemilik CV Marga Pustaka.” Saya sudah telfon kepala sekolah dan menanyakan tentang harga stempel itu. Ternyata menurutnya, ia juga membayar Rp 550.000,- ” katanya.

Lain halnya yang diungkapkan oleh salah seorang kepala sekolah dalam Kota Benteng. Ia mengaku membayar stempel senilai Rp 400.000,- Akan tetapi untuk blangko ijazah disesuaikan dengan jumlah siswa yang lulus pada tahun pelajaran 2020/2021. Untuk tahun ini total siswa yang dinyatakan lulus disekolahnya mencapai lebih dari 70 an murid. Sehingga kami harus mengambil sebanyak murid yang lulus dikali Rp 10.000 perblangko. Sehingga saya diwajibkan membayar sesuai jumlah murid. Lebih anehnya lagi sebab bilamana pada saat penulisan ijazah terdapat kesalahan maka secara otomatis pula pasti dimintakan penggantian. Ketika pihak sekolah meminta ke Dinas Pendidikan untuk mengganti blangko yang rusak itu maka harga yang dipatok bukan lagi Rp 10.000,- perlembar melainkan dinaikkan harganya dua kali lipat menjadi Rp 20.000,- perblangko. Sehingga ada kesan jika Dinas Pendidikan setempat sedang menjalankan bisnis.” pungkasnya.

READ  (L-Kontak) siap melaporkan ke Aparat Penegak Hukum terkait pekerjaan Pembangunan Tempat Parkir dan beberapa kegiatan lainnya pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ)

“Pembayaran senilai Rp 300.000,- untuk setiap Lembaga Taman Kanak-Kanak merupakan kesepakatan kami secara lisan dalam rapat. Sebab jika semua TK diberangkatkan untuk mengikuti Bimtek di Makassar maka tidak semua TK sanggup untuk mengikuti dengan biaya setiap peserta Rp 4.500.000,- Olehnya itu maka disepakati dalam rapat untuk mengutus perwakilan sebanyak 10 Lembaga TK. Dan itulah yang dibiayai oleh semua TK se Kabupaten Kepulauan Selayar yang totalnya mencapai 162 TK. Dengan harapan hasil pelaksanaan Bimtek itu nantinya yang akan disampaikan kepada TK yang tidak mengikuti di Makassar.” tandas Kepala TK Negeri II Kepulauan Selayar.

“Sama juga itu sumbangan pembangunan masjid PGRI yang pada akhirnya dikembalikan. Itu hasil kesepakatan kami. Terserah kami. Orang yang selalu mengungkit-ngungkit yang seperti ini sudah tidak ada pekerjaannya. Bodoh itu.” Hj Sri Malabhakti imbuhkan dengan sedikit emosional ketika ditemui media ini sekitar pukul 08.30 Wita, Selasa (05/10/21) pagi tadi.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kepulauan Selayar, Drs Mustakim KR, M.M.Pd yang ditemui diruang kerjanya pada Senin, (27/09/21) pekan lalu mengaku tidak mengetahui permasalahan ini. “Saya sendiri tidak tahu. Inipun saya tahu setelah mendapatkan pesan singkat dari Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali. Terkecuali pelaksanaan Bimtek yang diselenggarakan oleh Lembaga Fasilitasi Management Pemerintahan Daerah selama tiga hari yaitu Senin – Rabu (26 – 28 April 2021 di Makassar, saya tahu. Apalagi ada suratnya yang ditujukan kepada kami. Itupun karena sebelumnya kami merasa khawatir tidak akan ada kegiatan maka dengan terpaksa saya ikut ke Makassar. Dan ternyata benar. Bahkan pesertanya menginap di Grand Asia Hotel Makassar dengan kontribusi setiap peserta senilai Rp 4,5 juta.

Sedangkan untuk pungutan yang dianggap liar atau tidak sah yang diduga dilakukan di Dispora lanjut Mustakim KR, itu bisa ditanyakan langsung kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Akhmad Yani, S.Pd. Termasuk diantaranya, pembelian stempel pedro dan blangko ijazah. Bahkan juga pengadaan paket penguat jaringan internet sekolah yang dimenangkan oleh CV Marga Pustaka.” katanya seraya mempersilahkan BATARAMEDIA.COM
untuk menemui Akhmad Yani.

READ  Kontrak Kerja Penimbunan Pasar Keppe Dibatalkan PPK L-KONTAK Siap Laporkan Ke APH

Kalau untuk pengadaan penguat jaringan internet sekolah itu diperuntukkan bagi sekolah yang kurang normal jaringan internetnya, juga ditanyakan kepada Akhmad Yani. Karena dia Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nya. Dan itu ditenderkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kepulauan Selayar. Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten tahun 2021 senilai Rp 1,3 miliar lebih. Saya juga sudah perintahkan kepada Akhmad Yani untuk melakukan klarifikasi kaitannya dengan pemberitaan dimedia online belum lama ini.

Akhmad Yani yang dikonfirmasi secara terpisah pada hari itu juga mengaku tidak mengetahui adanya sejumlah pungutan liar dikantornya. “Terkait adanya dugaan pungutan dalam pengadaan blangko ijazah, itu saya tidak tahu. Dan itu mohon dikonfirmasi langsung kepada Ardi. Karena saya merasa tidak wajib memberikan keterangan yang kami tidak ketahui. Juga terkait arahan pembelian panel tenaga surya juga sebaiknya ditanyakan kepada Mas Gugung. Termasuk dari segi harganya yang ditengarai mark up. Saya menilai jika berita ini hanya berita hoax.” pungkas dia.

Akhmad Yani menambahkan,” Kami berharap kiranya bapak sebagai pemegang media lokal didaerah ini dapat membantu kami. Apalagi jika sampai ada media dari luar yang mengangkat pemberitaan tanpa melakukan konfirmasi dan dinilai sepihak. Lagi pula tidak masuk akal kalau saya yang langsung perintahkan tenaga honorer untuk melakukan pungutan. Sebab dibawah jabatan saya, ada tiga seksi yakni Seksi Pendidikan Usia Dini, SD dan SMP.” paparnya.

Sementara itu Direktur CV Marga Pustaka, Margana telah membatah adanya dugaan penggelembungan anggaran pada pengadaan paket jaringan internet sekolah yang dimenangkannya pada proses tender yang diikuti oleh 12 perusahaan beberapa waktu lalu. Termasuk pembelian panel tenaga surya bagi sekolah pemesan.

Untuk pengadaan paket penguat jaringan internet sekolah yang diperuntukkan bagi 50 sekolah kata Margana, itu sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Selayar tahun 2021. Besarannya mencapai Rp 1.300.200.000,- Barangnya sudah ada dan bahkan sudah terpasang semua di 50 sekolah penerima manfaat. Itu plus kuota internet gratis selama 1 tahun. Pengadaan itu telah kami ikuti secara prosedural mulai dari pelaksanaan proses tender hingga pengumuman pemenang yang diikuti oleh 12 perusahaan yaitu CV Marga Pustaka, CV Bagadonk Putra Lopi, PT Mediata Sukses Mandiri, CV. Detrila Karya, PT Telemedia Network Cakrawala, CV Satria Laut Indonesia, PT Jala Lintas Media, PT Dwi Trisekawan Sejahtera, PT Usaha Adi Sanggoro, PT Tangara Mitrakom, Sultan Karya dan Dewi Karya.

READ  SAATNYA KoAliSi FORUM INSAN PERS Se Sulawesi - Selatan BESIKAP

Sementara untuk pengadaan panel tenaga surya yang dananya telah terakomodir melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimasing-masing sekolah lanjut Margana, itu belum ada pemasannya kepada kami. Mengenai besaran dana pada pengadaan ini, sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas serta merk barang yang dipesan. Dalam kesempatan ini, Margana yang lebih akrab disapa Mas Gugung mengaku merasa kesal dengan pemberitaan dimedia dan sempat viral beberapa hari terakhir ini.

Mestinya lanjut dia, sebelum dieskpose dimedia oknum wartawan harusnya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kami selaku penyedia jasa. Benar atau tidak tentang adanya informasi terjadinya dugaan mark up yang kami lakukan. Seperti yang disebutkan bahwa harga panel tenaga surya di Mas Gugung Rp 12 juta sementara di toko lain hanya Rp 7 jutaan. Ini yang kami sangat sesalkan akibat tidak adanya upaya konfirmasi kepada kami. Dan jujur bahwa kami sangat dirugikan.” ungkap dia ketika ditemui di depan Makodim 1415 Selayar, Senin (27/09/21) pekan lalu.

Pasca munculnya pemberitaan ini disejumlah media online dan media sosial maka aparat penegak hukum sudah mulai turun tangan. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar. Melalui Kepala Seksi Intelijen, La Ode Fariadin, SH telah meminta BATARAMEDIA.COM untuk mencoba menelusuri akan kebenaran informasi ini. Terlebih lagi setelah hadirnya Kepala Bidang Humas pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kepulauan Selayar, Mursalim, S.Sos yang telah mencap secara sepihak bahwa pemberitaan itu adalah hoax tanpa menghadirkan media yang memberitakan. Termasuk Kepala Bidang terkait bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setempat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Diskominfo SP Kepulauan Selayar, Mursalim, S.Sos yang hendak dikonfirmasi pada Senin (04/10/21) sekitar pukul 11.00 Wita seputar sanggahan pemberitaan yang dinilai hoax terkesan acuh dan bahkan tidak mau menerima kehadiran BATARAMEDIA.COM diruang kerjanya. Sementara itu Kepala Dinas Kominfo SP Kepulauan Selayar, Andi Imran, S.Sos yang hendak dikonfirmasi via selulernya, Rabu (06/10/21) sekitar jam 09.30 Wita siang ini, handphone miliknya sedang off. Demikian pula pesan pendek yang dikirimkan via WhatsAppnya belum mendapatkan respon.

 

Penulis ; DSJ

Editor.   ; AB