BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar    Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) Republik Indonesia, ST Burhanuddin telah mewarning lembaganya untuk memberantas dan menumpas para koruptor dan tikus-tikus berdasi tanpa harus pandang bulu hingga ke pelosok pedesaan. Bahkan Kejagung berpesan “Jangan takut dengan ancaman koruptor sebab sesungguhnya rakyat itu sangat mengutuk koruptor. Dan kami yakin Presiden Joko Widodo pasti mendukung akan langkah-langkah Jaksa Agung dalam penegakan supremasi hukum sesuai undang-undang demi Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar, Adi Nuryadin Sucipto, SH MH kepada Bataramedia.com malam ini, Sabtu (21/08/21) sekitar pukul 20.10 Wita.

Ketua Harian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), R. Dwiyanto Prihartono, SH MH pada Jumat kemarin (20/08/21) lanjut Adi Nuryadin Sucipto, telah mengingatkan agar penegakan hukum yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung diharapkan tidak dipengaruhi apalagi sampai menggiring ke issue politik serta membangun opini publik melalui sebuah survey. Survey itu sah-sah saja dilakukan di negara demokrasi. Akan tetapi jangan sampai ada agenda politik para surveyor atau pendananya sehingga mengakibatkan dan merusak iklim penegakan hukum yang sudah berjalan on the track.

Dilihat dari sudut pandang dan kacamata politik katanya, survey telah menyebut jika kinerja Kejaksaan Agung RI buruk ketika gencarnya memproses sejumlah kasus besar diantaranya, kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Ini bisa saja dimaknai sebagai penggiringan opini publik dengan memiliki agenda terselubung dengan maksud dan tujuan untuk menggoyang posisi dan kedudukan Kepala Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

READ  Anggota Komisi E DPRD Sul-Sel Kumpul Bareng Akademisi

Sekali lagi Dwiyanto pertegas dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin lanjut Kajari Kepulauan Selayar yang didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen, La Ode Fariadin, SH. Bahwa penegakan supremasi hukum tidak boleh terpengaruh dengan issue politik apalagi dengan hasil survey. Penegakan hukum mesti harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.” ungkapnya.

Sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan harus bekerja berdasarkan hukum dan alat bukti sehingga dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan proses dan prosedur sehingga akan dapat mendudukkan persoalan sesuai hukum. Dalam negara demokrasi kata Dwiyanto, lembaga survey sah-sah saja melakukan dan merilis hasil survey namun itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menyimpulkan dan menilai kinerja Kejaksaan. Sebab Kejaksaan bekerja berdasarkan prosedur dan undang-undang, alat bukti dan fakta yang tidak bisa masyarakat umum tahu dan termasuk salah satunya adalah responden.” ujar Adi Nuryadin menirukan kalimat Ketua Harian PERADI, R. Dwiyanto Prihartono.

Menurut Dwiyanto kata Kajari Kepulauan Selayar, survey sulit mendapatkan akurasi data dan fakta yang dapat menggambarkan opini masyarakat secara umum dalam suatu perkara hukum. Menakar kinerja Kejaksaan bukan dilakukan dengan survey akan tetapi ukurannya terletak pada pelaksanaan pekerjaan yang dianggap telah sesuai dengan prosedur dan undang-undang.

READ  Si Jago merah kembali beraksi di Kota Makassar

Olehnya itu, saya kira sangat tidak tepat jika mengukur kinerja Kejaksaan seperti mengukur lembaga politik. Namun demikian marlah kita maknai hasil survey sebagai pemicu agar kinerja Kejaksaan kedepan lebih baik lagi.” katanya.

Ditambahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar bahwa senada dengan pernyataan Dwiyanto, Direktur Eksekutif Forum Hukum (Forkum) BUMN Dr (c) Verrie Hendry, SH, MKn meminta masyarakat untuk secara cermat memaknai sehingga tidak tergiring kepada opini oknum-oknum tertentu dalam membantu koruptor. Sebab Kepala Kejaksaan Agung RI yang saat ini dibawah kendali ST Burhanuddin justru telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan keberaniannya mengungkap dugaan kasus-kasus besar yang merugikan negara hingga puluhan trilyun rupiah. Dan salah satunya adalah kasus dugaan korupsi Jiwasraya dan Asabri.” ungkapnya.

“Kita merasa curiga bahwa beberapa hasil survey sebelumnya telah menunjukkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung telah meningkat signifikan namun tiba-tiba muncul sebuah hasil survey yang menunjukkan hasil sebaliknya. Dan bahkan timbul pernyataan menuntut Jaksa Agung harus diganti. Kita curigai ini arahnya ke politik.” tandas Adi Nuryadin mengutip pernyataan Verrie yang juga CEO & Founder Kantor Jukum HendryLaw.

Dikutip dari hasil temuan sejumlah lembaga survey yaitu Indobarometer, Charta Politika, Indikator Politik dan Cyrus Network pada periode Desember 2019 sampai Mei 2021. Pada Desember 2019 kata Verrie, survey Indobarometer telah mencatat bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan berada dilevel 52,9% dan kemudian naik menjadi 60% pada Juli 2020 berdasarkan hasil survey Charta Politika. Lalu kemudian meningkat lagi hingga 71,3% pada Oktober 2020 versi Indikator Politik.

READ  KNPI Gowa akan gelar Musda, ketua SEMMI Gowa angkat bicara

Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan telah meningkat pada titik tertinggi pada Mei 2021 yakni 82,2% berdasarkan hasil survey Cyrus Network. Selain itu, survey nasional Kompas juga menunjukkan bahwa citra Korps Adhyaksa berada diangka 74,2% di tahun 2021. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Litbang Kompas mencatat bahwa citra Kejaksaan pada 2019 sebesar 57%, 2018 sebesar 61,7% dan di tahun 2017 sebesar 58,8%, tahun 2016 sebesar 57,8% dan dintahun 2015 sebesar 64,8%.

Menurut spiritualis Nusantara Kidung, Tirto Suryo Kusumo bahwa proses hukum terhadap koruptor yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI seharusnya mendapat apresiasi bukan dicela apalagi berupaya menggoyang posisi Jaksa Agung. Bahkan Tirto menilai kinerja Kejagung dibawah kepemimpinan ST Burhanuddin sudah sangat baik dan sejalan dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendukung program pemulihan ekonomi nasional.” bebernya.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB