BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar, Adi Nuryadin Sucipto, SH MH tampil sebagai salah seorang pemateri pada “Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan” yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Hotel Rayhan Square Jl Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Benteng Selatan, Kamis (11/11/21) kemarin. Selain itu, BPN Kepulauan Selayar juga menghadirkan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Selayar, Iptu Acang Suryana, SH dan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda), H Mohammad Basir, SH sebagai pemateri.

Dalam materinya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar mengungkapkan bahwa terkait pelaksanaan pembangunan proyek-proyek fisik Pemerintah Daerah (Pemda), Kejaksaan dapat diminta untuk memberikan pertimbangan hukum, perlindungan hukum, bantuan hukum dalam kapasitasnya dibidang perdata dan tata usaha negara. Untuk Camat, Lurah dan Kepala Desa diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring serta mendata ulang luasan lahan yang ada diwilayah masing-masing. Dan bagi mereka yang membeli tanah diwilayahnya agar diarahkan untuk membuat akte jual beli melalui Notaris. Sehingga kedepannya tidak lagi menimbulkan permasalahan.

READ  Peduli kemanusiaan, Lions club makassar rajawali salurkan bantuan

Sebelum Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan bertandatangan lanjut Kajari Selayar, selaku yang mengetahui dalam proses jual beli tanah maka perlu dilakukan cek profile dan domumen kepemilikan lokasi sebelum menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat. Karena pemerintah desa dan kelurahan itu tahu betul pemilik lahan atau tanah yang sesungguhnya. Dan ini perlukan dilakukan mengingat banyaknya Lurah dan Camat yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus sengketa tanah yang terjadi di Kepulauan Selayar.

Salah satu contoh kasus tanah yang terjadi di Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada satu obyek tanah tetapi dua orang pemiliknya. Ada juga yang pemiliknya membayar PBB namun lokasi itu telah dikuasai oleh orang lain. Bagaimana untuk mencegah kasus-kasus tanah seperti ini. Disinilah tugas pokok dan fungsinya Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan cek dokumen untuk memastikan kepemilikannya. Setelah itu BPN harus kelapangan melihat secara langsung dan memastikan batas-batasnya. Tentu dengan melibatkan Notaris, BPN, Camat, Lurah dan Kepala Desa termasuk Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun. Jangan cuma diatas meja.” pungkas dia.

READ  Pemuda tangguh..!! Ini Gagasan Amiruddin Jabbar calon ketua KNPI Gowa

Taka Bonerate adalah merupakan salah satu kawasan konservasi tetapi herannya karena timbul sertifikat kepemilikan. Meskipun masyarakat sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dan menetap dipulau itu akan tetapi kawasan itu adalah tanah milik negara. Itulah sebabnya diharapkan kepada semua stakeholder didaerah ini diminta untuk menertibkan mafia-mafia tanah dengan melakukan pembinaan. Jika mafia-mafianya tidak bisa dibina akan lebih bagus lagi jika dibinasakan.” ungkapnya lagi.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional Selayar, Dedi Rahmat Sukarya, S.ST menyebutkan bahwa sebagai upaya dan langkah Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dalam menangani kasus-kasus tanah yang terjadi didaerah ini sehingga pihaknya telah melakukan sosialisasi pencegahan kasus pertanahan guna mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat setempat. Sehingga yang harus dilakukan dengan menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan secara efektif agar dapat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum dengan membuat rekomondasi penyelesaiannya.

Dikatakan Dedi Rahmat Sukarya jika tidak sedikit selama ini kasus tanah yang seringkali muncul ditengah-tengah masyarakat diantaranya masalah batas tanah, prosedur penguasaan dan kepemilikan, masalah penentuan tata letak serta beberapa kasus-kasus lainnya. Seperti kasus kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dan ini yang menjadi prioritas saat ini untuk diselesaikan baik ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Olehnya itu diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah (Pemda) serta semua stakeholder yang terlibat dalam mencari akar permasalahannya.” imbuh Kepala BPN Kepulauan Selayar mengakhiri sambutannya.

READ  Diduga Tidak Sesuai RAB.LPK SULSEL Soroti Rehabilitasi Puskesmas Bissappu Kabupaten Bantaeng

Usai memberikan materi di Hotel Rayhan Square, Kajari Kepulauan Selayar, Adi Nuryadin Sucipto langsung menuju Pelabuhan Laut Rauf Rahman Benteng dan selanjutnya menuju Pulau Bonerate dengan menggunakan KLM Bunga Batari yang dinakhodai Andi Herman. KLM Bunga Batari tarik jangkar pada pukul 11.15 Wita kemarin dengan membawa rombongan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kepulauan Selayar dan Kejaksaan untuk melakukan “Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diwilayah Kecamatan Pasi’marannu dan Pasi’lambena.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB