BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar – Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Adi Nuryadin Sucipto, SH MH saat memberikan materi pada Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kepulauan Selayar dan Kejaksaan Negeri di Aula Kantor Camat Pasi’lambena dan Pasi’marannu pada Jumat – Sabtu (12 – 13/11/21) pekan lalu sangat menyesalkan ketidakhadiran sejumlah Kepala Desa (Kades) khususnya diwilayah kecamatan terjauh ini. Mereka yang tidak hadir masing-masing, Kepala Desa Kalao Toa, Muh Dahlan sebagai tuan rumah, Kades Lembang Mate’ne, Dedi Iskandar, SH dan Kepala Desa Karumpa, Karmili, SH serta Kepala Desa Pulo Madu, La Geno.

“Bukan hanya itu, termasuk Camat Pasi’lambena, Patta Bau, S.Sos, M.Si.” ungkap dia. “Jauh-jauh kami sebagai pejabat datang ke pulau terjauh Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jarak tempuh dikisaran sehari semalam akan tetapi mereka sebagai kepala desa seakan tidak menghargai kami. Dan itu akan menjadi atensi dan perhatian khusus bagi Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Termasuk para Kepala Desa yang tidak hadir di Kecamatan Pasi’marannu kemarin. Mereka adalah Kepala Desa Lambego, Mashuddin dan Kepala Desa Sambali, Basra.” tegas.” Adi Nuryadin Sucipto.

Sementara itu dalam sosialisasinya juga menegaskan bahwa jumlah nilai obyek pajak dibawah Rp 60 juta tidak dikenakan BPHTB. Sebab BPHTB sesuai dengan Undang-Undang yang dibawah Rp 60 juta tidak dikenakan BPHTB terkecuali yang sudah diatas Rp 60 juta. Itu sudah wajib dikeluarkan pajaknya sebanyak 5 persen. Karena itu diharapkan kepada para pembeli yang nilai penjualannya diatas Rp 60 juta maka para kepala desa harus menyampaikan kepada para pembeli untuk membayar pajak sebanyak 5 persen kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.” ungkapnya.

READ  Mengulas Strategi Pemulihan Ekonomi Nelayan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar berkunjung Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Majene

Akan tetapi juga didalam perjanjian jual beli jangan yang hasil pembelian misalkan Rp 500 juta tetapi hanya dimasukkan dalam akta jual beli hanya Rp 200 juta. Sebab itu akan berbahaya, kata Adi Nuryadin Sucipto. Karena akan mengurangi nilai obyek pajak dan nilai pemasukan pajak ke daerah. Dan itu sudah masuk dalam rana pidana korupsi. Apabila ditandatangani oleh kepala dusun dan kepala desa selaku yang mengetahui dan diketahui oleh Camat maka kepala desa dan Camat siap-siap untuk dipenjarakan.” ungkapnya kembali menegaskan.

Pajak yang tidak disetor kepada Kas Daerah (Kasda) imbuh Adi Nuryadin, itu termasuk dalam rana tindak pidana penggelapan dan bisa pelakunya dipenjarakan. Apalagi dengan menggelapkan dana desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten setiap tahun telah menggelontorkan anggaran hingga trilyunan rupiah ke desa dengan harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Desa (Pemdes) juga harus menyadari bahwa dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah bukanlah untuk disalahgunakan atau digelapkan namun untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga Kepala Desa yang diberi amanah oleh rakyatnya, jangan hanya duduk dibalik meja tetapi harus turun kepada rakyatnya guna melihat kondisi kehidupan mereka. Apakah mereka masih makan atau sudah dalam kondisi kelaparan.” pungkasnya lagi.

READ  Pembangunan Lanjutan Jalan Hotmix Ruas Bonelambere - Lajongko di Jampea Mulai Dikerjakan

Sebelumnya Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada BPKPD Kepulauan Selayar, Andi Rumbiyah Manajai, Sp, MM mnyatakan bahwa ada 9 pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat. “Pajak yang pertama adalah pajak hotel itu akan dipungut senilai 10 persen. Pajak Air Bawah Tanah (ABT) diperuntukkan bagi hotel yang memiliki sumur bor dan air galon. Itu pajaknya kurang lebih 20 persen. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk tahun 2020 kemarin, Kecamatan Pasi’marannu yang paling cepat kedua menyelesaikan PBB nya meskipun dikalahkan oleh Kecamatan Taka Bonerate yang berada diperingkat pertama di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu juga ada pajak reklame. Kemudian pajak penerangan jalan senilai 10 persen.

Kemudian pajak tambang galian. Semua proyek atau masyarakat memiliki lokasi kemudian tanahnya digali dan dipindahkan meskipun itu milik kita tetap kita dikenakan pajak. Memang ini adalah miliki kita tetapi didalamnya terdapat batu misalkan. Batu itu ada karena proses alam. Dan ini dilindungi dalam Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, laut dan udara digunakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pajak itu juga bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan ini dalam pengawasannya kami dibantu oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Termasuk kepala desa dan kepala dusun. Karena Itu, kepala desa dan kepala dusun digaji oleh pemerintah dan ada titipan pemerintah yakni pengawasan. Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi kepala desa dan kepala dusun memberikan pengawasan didesanya.” tandas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan ini.

READ  Ngeriii....!! di Majene Positif Covid-19 meningkat. Ini kata Satgas Covid-19 majene

Termasuk pajak hiburan. Misalnya electon atau pajoget. Itu pajaknya juga 10 persen. Jika selama ini sewa electon atau pajoget cuma Rp 3 juta misalkan tak apa jika dinaikkan Rp 3,3 juta karena kita akan bayar pajak sebesar 10 persen yang dibebankan kepada pengelola. Pajak ini hukumnya wajib dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Kami dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kepulauan Selayar bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri, Adi Nuryadin Sucipto sudah berkeliling kecamatan dan terakhir ini adalah Pasi’marannu dan Pasi’lambena untuk memberikan sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah. Termasuk Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Itulah sebabnya dibutuhkan adanya sifat jujur dari kita semua.” tambah Andi Rumbiyah Manajai seraya menambahkan termasuk pajak sarang burung walet yang akan dipungut mulai tahun 2022 nanti sebesar 10 persen. Apalagi harga sarang burung walet ini dalam perkilogramnya mencapai angka Rp 20 jutaan.

Tak terkecuali pungutan retribusi. Misalkan retribusi masuk pelabuhan, pasar dan parkir, los pasar dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).” kunci dia.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB