BATARA MEDIA | Kepala Desa Kohala terpilih, Rahman R, S.Sos versi PTUN Makassar hasil pemilihan secara serentak terhadap 54 kepala desa di Kabupaten Selayar pada 5 Desember 2019 yang lalu telah melayangkan surat kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Selayar. Dalam suratnya bertanggal 3 Mei 2021, Rahman R berharap agar Komisi I yang membidangi pemerintahan dapat menfasilitasi dengan Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali untuk segera mengeksekusi Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 195/B/2020/PTUN.Mks yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

 

Dengan turunnya putusan ini maka secara otomatis lanjut Rahman R, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/2019 mengenai pemberhentian kepala desa dan penjabat kepala desa serta pengangkatan kepala desa terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masa bhakti 2019 – 2025 khususnya pada lampiran II Nomor urut 37 atas nama Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala dinyatakan sudah tidak berkekuatan hukum lagi.Oleh karena itu tambah Rahman R, untuk menghindari polemik yang berkepanjangan dan berlarut-larut yang akan menimbulkan kerugian materiil yang lebih parah kiranya DPRD Selayar bisa menyampaikan kepada Bupati selaku tergugat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemdes) setempat sebagai pihak yang berkompoten dalam pengelolaan anggaran desa secepatnya dapat mengeksekusi Keputusan PTUN ini. Sebab dikhawatirkan jika ditunda-tunda justru akan mengakibatkan kefatalan bagi kepala desa yang menjabat saat ini dengan melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

READ  Peringati Hari Buruh Internasional, Fatayat NU Bantaeng Gelar Dialog Publik tentang peluang buruh di balik UU cipta kerja

 

Langkah ini diharapkan bisa dilakukan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit dimohon kiranya Komisi I DPRD Selayar bisa memanggil dinas terkait guna menghentikan proses pencairan dana khususnya di Desa Kohala sebelum Bupati mengeksekusi putusan PTUN Makassar. Selain itu, juga diharapkan agar Pemda menurunkan Penjabat Kepala Desa Kohala agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik secara legal.” kunci Rahman R, S.Sos.

 

Menyikapi pernyataan Bupati Kepulauan Selayar melalui Kepala Bagian Hukum Setda, Muh Basir, SH, kuasa hukum Rahman R, S.Sos menyatakan,” Kemarin saya sudah menghubungi panitera PTUN Makassar mempertanyakan upaya hukum yang akan dilakukan oleh Bupati Selayar yaitu Peninjauan Kembali. Namun panitera menjawab setelah berkoordinasi dengan atasannya dikatakan,” Gini bang Jamal. Memang kasasi tidak bisa akan tetapi PK dimungkinkan dengan syarat harus ada novum atau fakta-fakta baru dan atau bukti baru yang dapat diajukan oleh tergugat yakni Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali dipersidangan nanti. Jika tergugat tidak dapat memperlihatkan fakta dan bukti baru ini berarti itu hanya akan mengulur-ulur waktu saja. Dan limit waktunya itu panjang, 180 hari atau 6 bulan pasca turunnya putusan banding di PTUN Makassar. Kalaupun beliau mau mencari cela silahkan sampai kapan akan mencari cela. Apalagi putusan banding di PTUN Makassar sudah sangat jelas. Karena sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

READ  Peringati Harlah ke-71, Fatayat NU Bantaeng laksanakan Webinar tentang Perempuan dalam Pusaran Radikalisme Teroris

 

Disamping itu, kita juga khawatir jangan sampai terjadi kless fisik diantara dua kubu pendukung Rakhman Hamdani dengan Rahman R, S.Sos. Bahkan menurut Rahman R sudah ada seseorang yang pernah datang menawarkan jika pemerintahan ini kita bagi saja masing-masing tiga tahun. Kalaupun itu tawarannya sebelum saya menggugat di PTUN mungkin masih bisa saya pertimbangkan. Tetapi setelah saya menggugat dan PTUN sudah memenangkan saya, saya kira itu adalah hal yang sangat mustahil.” ungkap Jamaluddin, SH saat dihubungi via selulernya pagi tadi, Jumat 07/05/21.

 

Penulis ; SJG

Penulis. ; TS