BATARAMEDIA.COM | Kepulauan Selayar      “Jika kita menengok kebelakang sebelum kasus sengketa Pilkades Desa Kohala ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang sekaligus selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP itu hanya sengaja mempolitisir tentang pemahaman dan penafsiran terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).”

Saya sendiri tidak tahu motif dibalik ini semua sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar demikian ngototnya mempertahankan Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala hasil Pilkades secara serentak di 54 desa pada 5 Desember 2019 yang lalu meskipun surat perintah penetapan eksekusi dari PTUN Makassar Sulawesi Selatan sudah turun.” Pernyataan ini ditegaskan oleh Jamaluddin, SH yang didampingi kliennya, Rahman R, S.Sos di Warkop Tanadoang Jl Suwondo Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kepulauan Selayar, Selasa (13/09/21) sekitar pukul 20.48 Wita tadi malam.

Upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh tergugat Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta, itu tidak sama sekali bisa menangguhkan atau menggugurkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang sudah berkekuatan hukum tetap. Meskipun itu dimungkin oleh peraturan perundang-undangan. Apa yang hendak ditinjau oleh Mahkamah Agung (MA) sementara pelaksanaan perintah eksekusinya sendiri belum dipatuti oleh tergugat. Karena yang akan ditinjau itu bukan pokok perkara dari persoalan ini namun hasil pelaksanaan eksekusinya yang akan ditinjau kembali. Sehingga semestinya, tergugat melakukan eksekusi Putusan PT.TUN Makassar bernomor : 195/B/2021/PT.TUN.Mks bertanggal 6 Januari 2021 yang sudah dinyatakan inkracht dengan memberhentikan Rakhman Hamdani selaku Kepala Desa Kohala dan mengangkat serta menetapkan dan melantik Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala definit periode 2019 – 2025 baru kemudian mengajukan upaya PK.” pungkas Jamaluddin, SH salah seorang tim kuasa hukum penggugat.

READ  Minimalisir Korupsi di Selayar Tipikor Polres Sosialisasi "Aplikasi Lapor Korupsi"

Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Makassar Nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks yang diterima melalui majelis hakim PTUN telah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya yaitu membatalkan dan mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/Thn.2019 tentang pemberhentian kepala desa dan penjabat kepala desa serta mengangkat kepala desa terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2019 – 2025 khususnya pada lampiran II dengan nomor urut 37 atas nama Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala terpilih.

Selain itu, Majelis Hakim PTUN Makassar juga memerintahkan tergugat untuk membuat pengesahan dan pengangkatan penggugat, Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih. Lagi pula putusan ini sudah dikuatkan dengan Keputusan Nomor : 195/B/2021/PT.TUN.Mks pada tingkat banding yang menyatakan bahwa putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 10 Tahun 2021.

READ  Dugaan Korupsi Bandara H Aroeppala Diekspose Tersangka MIN Sudah Ditahan di Rutan Klas II B Selayar

Sebenarnya lanjut Jamaluddin, kesalahan ini ada terletak ditangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang sekaligus sebagai Kepala Dinas PMD Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP. Betapa tidak, dari awal penggugat sudah mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan kabupaten akan tetapi oleh Irwan Baso terkesan acuh tak acuh dan tidak mempedulikan keberatan kami.” ungkapnya.

Pencoblosan dilaksanakan pada 5 Desember dan penetapan kepala desa terpilih tanggal 6 Desember 2019. Karena itu, keesokan harinya, 7 Desember kami dari pihak kuasa hukum sudah mengajukan keberatan namun oleh Irwan Baso tidak memberikan tanggapan. Kemudian pelantikan terhadap Rakhman Hamdani dilaksanakan pada 28 Desember oleh Bupati, HM Basli Ali. Sehari setelah pelantikan itu, kami kembali mengajukan keberatan lagi. Tapi lagi-lagi tim panitia pemilihan kabupaten tidak menggubris. Padahal semestinya, khusus pelantikan Rakhman Hamdani ini harus ditunda. Nanti setelah gugatan Rahman R, S.Sos masuk di PTUN Makassar baru kemudian muncul tanggapannya.” ungkit Jamaluddin.

Menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Selayar, Dr Ir H Marjani Sultan, M.Si pada terbitan Minggu (12/09/21) kemarin dimedia ini bahwa langkah bijak yang ditempuh oleh tergugat dengan menon-aktifan Kepala Desa Kohala, Rakhman Hamdani serta mengangkat pelaksana tugas (Plt) Camat Buki, Drs Ahmad Yani sambil menunggu hasil Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI dengan harapan supaya tak ada satupun yang merasa dirugikan. ” Jika klien kami tidak merasa dirugikan, kenapa kami harus menggugat di PTUN Makassar. Justru karena merasa sangat dirugikan sehingga kami melakukan gugatan di PTUN Makassar. Dimana logikanya pak Sekda kemukakan itu. Membingunkan khan ?” kata Jamaluddin saat ditemui BATARAMEDIA.COM tadi malam.

READ  Penunjukan Agen BPNT Diduga Tak Sesuai Pedum : LSM Lamellong Akan Laporkan Bank Mandiri Cabang bone

Kemudian terkait pemahaman dan penafsiran dua versi seperti yang diutarakan oleh Sekda Kepulauan Selayar ini, sesungguhnya kami selaku kuasa hukum penggugat tidak menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan Kepala Desa Kohala terpilih. Akan tetapi kami berpedoman pada Peraturan Mentari Dalam Negeri (Permendagri) yang baru yaitu Permendagri Nomor : 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Karena Permendagri Nomor : 112 Tahun 2014 mengenai Pilkades sudah tidak berlaku lagi alias kadaluarsa.” pungkas Jamaluddin mengakhiri pembicaraannya.

 

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB