BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar  Setelah dilakukan konfirmasi oleh BATARAMEDIA.COM kepada Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kepulauan Selayar siang tadi, Selasa (02/11/21) sekitar pukul 10.40 Wita dapat disimpulkan bahwa pasca dilakukan tahap II yakni pelimpahan berkas perkara dan 5 tersangka dari Penyidik Tipikor kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (26/10/21) yang lalu, sekaitan kasus dugaan korupsi dua Mantan Kepala Desa (Mandes) di Pulau Jampea yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar, kini mantan Kepala Desa di Kecamatan Bontoharu dan bekas Kepala Desa di Kecamatan Bontomate’ne Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan bakal kena antrian.

Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar melalui Kanit Tipkor, Ipda Suhardiman, SH, M.Si berjanji akan lebih progresif dalam memberantas korupsi di Selayar. “Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi tidak pernah ciut dalam melakukan langkah fundamental dan progresif untuk memberantas korupsi hingga ke pelosok dan wilayah kepulauan.” kata Suhardiman siang tadi di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jl Robert Wolter Mongisidi Benteng kepada media ini siang tadi.

READ  Pembangunan Gedung Konsolidasi Ruang Guru SDI Puro'ro Bantaeng Diduga Tak Sesuai Bestek

“Setelah dilakukan tahap II oleh Tim Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Selayar yaitu penyerahan berkas dan 5 tersangka yang terdiri dari 2 mantan kepala desa dan 3 bekas bendahara desa dari Kecamatan Pasi’masunggu Pulau Jampea pada Selasa pekan lalu, kini giliran mantan Kepala Desa Kahu-Kahu, AMR dan bekas Kepala Desa Menara Indah, MTF akan memasuki proses penyidikan. Tersisa menunggu komunikasi dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Selayar, Iptu H Syaifuddin, S.Sos.” ungkap Suhardiman.

Sumber BATARAMEDIA.COM menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dan dikuatkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa proyek pembangunan alur masuk dermaga di Pulo Pasi’ Desa Menara Indah serta pemeliharaan tanggul sebelah barat pemukiman penduduk dengan anggaran senilai Rp 167.788.000,- namun yang bisa direalisasikan cuma dikisaran Rp 24.638.000,- Sehingga terjadi selisih Rp 143.250.000,- Pada kegiatan lain dibidang sarana dan prasarana pemerintahan desa berupa belanja meteran listrik sebanyak 15 buah dengan total anggaran Rp 15 juta juga belum direalisasikan hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2019.

READ  Aneh..... !!! Mantan kades di kab. Luwu Utara memasukkan berkas pencalonan desa hanya melampirkan surat kehilangan penganti ijasah

Khusus dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa satu set alat pertukangan Rp 4.816.291,- juga tak dapat direalisasikan. Kemudian dibidang kelautan dan perikanan berupa satu buah mesin merk Jiandong kapasitas 10 PK juga tidak dapat direalisasikan padahal anggarannya Rp 5 juta. Untuk pembangunan sarana olah raga berupa lapangan futsal yang dianggarkan melalui APBDes selama tiga tahun anggaran terkesan mangkrak. Dalam pertanggungjawabannya telah direalisasikan Rp 194.822.272,- akan tetapi realisasi fisiknya cuma dikisaran Rp 116.927.372,- sehingga terdapat selisih senilai Rp 77.894.900,-

Untuk biaya pemeliharaan Kantor Desa telah dianggarakan senilai Rp 14.725.000,- namun realisasi fisiknya hanya Rp 4.795.000,- sehingga masih ada tersisa Rp 9.930.000,- Selain itu, juga terdapat penyaluran barang yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam APBDes tahun 2019 senilai Rp 28.448.000,- yaitu fiber penampung air sebanyak 16 buah. Tak terkecuali pertanggungjawaban perjalanan dinas ganda senilai Rp 650.000,-

READ  Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Dinas PU Selayar, Andi Meliana Sebut PA dan KPA Teken SPM

Ini belum termasuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 untuk pembangunan tanggul pemecah ombak senilai Rp 170.500.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp 195.000.000,- yang terletak dibagian sebelah barat pemukiman penduduk setempat. Termasuk pengadaan sampang fiber tahun 2018 yang ditengarai fiktif yang pembuatannya dilakukan di Kabupaten Bantaeng senilai Rp 90 juta untuk 12 unit.

Sementara untuk bekas Kepala Desa Kahu-Kahu, AMR untuk estimasi kerugian sementara mencapai angka dikisaran Rp 400 jutaan. Namun untuk kepastiannya masih menunggu perhitungan resmi dari lembaga yang berkompoten dan memiliki wewenang.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB