Bataramedia.com | Makassar –  Sebagai pemberi Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi ke-7 di Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengumumkan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama serikat buruh dan pengusaha, pihaknya memberi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 2 persen.

Jika kita membandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia, Sulawesi Selatan menempati urutan ke-7 dengan UMP tertinggi di Indonesia, hanya di bawah DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Aceh, dan Papua, kata Nurdin di depan awak media, Sabtu malam (31/10/2020).

Penetapan UMP tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Pasal 89 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: Pasal 41 ayat (1) yakni Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman.
Serta Pasal 43 ayat (1) bahwa Penetapan Upah Minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas.

READ  Peringatan Hari Guru Nasional 2020 di Sulsel Diwarnai Tes Swab kepada Kepala Sekolah

Tahun 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemic Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubenur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah minimum Tahun 2020 dan melaksanakan penetapan Upah minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bebernya.

Eks Bupati Bantaeng dua periode itu menyebut hitungan kenaikan UMP ditetapkan sesuai kondisi perekonomian masing-masing daerah. Sehingga di tengah pandemi, serikat buruh dan pengusaha bersepakat untuk menetapkan UMP naik 2 persen ungkapnya,

 

Laporan  : JS

Editor      : Ab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here