BATARAMEDIA.COM | Selayar Kepulauan Pelaksanaan gelar perkara kasus dugaan korupsi yang menyeret oknum Kepala Desa Bontolebang, MA diwilayah Kecamatan Bontoharu Selayar sisa menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan.

“Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Selayar sudah sementara persiapan ke Makassar untuk melakukan gelar perkara di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan seputar perkara kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Desa (DAD) yang ditengarai dilakukan oleh oknum Kepala Desa Bontolebang, MA.

“Unit Tipikor Polres sudah siap gelar perkara terkait kasus yang akan menyeret oknum Kades Bontolebang. Akan tetapi hingga saat ini kami masih menunggu hasil perhitungan kerugian dari Inspektorat. Karena sampai saat ini hasil perhitungan resmi mengenai kerugian negara yang dialami akibat perbuatan MA belum keluar.” ungkap Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Selayar melalui Kepala Unit Tipikor, Iptu Suhardiman kemarin, Kamis (03/06/21).

Sebelumnya pegiat Anti Korupsi Sulawesi, Djusman AR, SH, SE, M.Si telah mensupport masyarakat Desa Bontolebang terhadap langkah positif yang dilakukan dengan melaporkan dugaan unsur melawan hukum oknum Kepala Desa Bontolebang, MA kepada pihak penegak hukum Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Selayar. “Jika ternyata dugaan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh MA melibatkan pejabat teras dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Selayar maka kami tidak segan-segan akan turun tangan mengawal prosesnya dikepolisian.” demikian pesan pendek melalui WhatsAppnya pada Rabu, (05/05/21) sekitar pukul 22.20 Wita malam yang dilayangkan ke media ini.

READ  Kepala Desa Laiyolo Tidak Tau Aktivitas Penambangan Pasir Pantai di Binanga Toatoa

“Jika sinyaleman penyalahgunaan anggarannya sudah parah sekali dan sangat merugikan masyarakat serta melibatkan pejabat Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didaerah berjuluk Butta Tanadoang ini, insha Allah kami bisa saja turun untuk mengawal prosesnya di polisi. Meskipun begitu katanya, untuk sementara ini kita suruhmi saja dulu aktivis yang getol dan fokal untuk menyuarakan serta mengawal kasus ini.” ungkap Kordinator Forum Komunikasi Lintas (Fokal) NGO Sulawesi ini.

Lagi pula kan sudah resmi dilaporkan ke Polres Selayar. Media lokal Selayar harus kontrol dan awasi jalannya proses penyidikan hingga tuntas. Dan jika dalam prosesnya ditemui kejanggalan maka media jangan takut untuk menyorot pihak penegak hukum.” tegasnya lagi. Pokoknya kepolisian harus bersikap pro aktif dan profesional dengan tidak main-main dalam proses penegakan hukum.” tambah pelapor Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ini.

READ  PT. ILHO JAYA ALFATIH TIDAK PENUHI PERSYARATAN, POKJA DILAPORKAN KE APH

“Pemerintah Desa (Pemdes) khususnya di Selayar, jangan melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) seperti melihat sebuah kue dan dijadikan sebagai lahan empuk dan basah untuk mengerut dana rakyat. APBDes itu bukanlah milik Kepala Desa. Tetapi dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat didesa itu. Jangan justru melihat dana desa yang demikian besar setiap tahun lalu kemudian digunakan untuk berpoya-poya dan memperkaya diri. Dan dibagi-bagi dengan oknum aparat pemerintah desa. Itu namanya pemerintahan yang konyol dan tidak beretika.” Muhammad Suaib Rewata seorang tokoh pemuda asal Selayar di Makassar juga angkat bicara akibat keprihatinannya terhadap kinerja sebagian oknum kepala desa didaerah ini.

READ  PPK dan PPTK Paket Perencanaan Teknis Dinas PUTR Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar

Betapa tidak ungkapnya. Hingga dipertengahan tahun 2021 ini sudah puluhan kepala desa yang terseret akibat perbuatan unsur melawan hukum yang mereka lakukan. Diantaranya Kepala Desa Lowa, Muh Arsyad, Kepala Desa Harapan, Nur Hasli, Kepala Desa Pamatata, Nur Halim, Kepala Desa Khusus Pasi’tallu, Nasdim yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Peng Tipikor) Makassar Sulawesi Selatan dengan hukuman dan denda yang bervariasi.

Lagi-lagi saat ini ada empat mantan dan kepala desa aktif yang sedang berhadapan dengan proses hukum di Polres Selayar. Mereka adalah bekas Kepala Desa Labuang Pamajang SI, mantan Kepala Desa Tanamalala, MD, mantan Kepala Desa Kahu-Kahu, AR dan Kades Bontolebang aktif, MA. Bahkan tidak menutup kemungkinannya akan menyusul lagi yang lainnya. Jika seperti ini perlakuan mereka, bisa-bisa habis kepala desa masuk bui di Selayar.” kata Suaib prihatin.

 

 

Penulis ; DSJ

Editor.   ; TS