BATARAMEDIA.COM, Kepulauan Selayar   Akibat pergantian unsur pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontomalling yang tidak memiliki dasar hukum dari Ketua BPD, Andi Rahimung kepada Andi Rusli berdasarkan berita acara perubahan struktur dengan Nomor : 005/BPD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 akan berdampak pada proses pencairan Anggaran Dana Desa Bontomalling di Kecamatan Pasi’masunggu Timur Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan.

Betapa tidak, Camat Pasi’masunggu Timur, H Awil Taiyeb, S.KM yang dikonfirmasi melalui jaringan selulernya, Selasa (31/08/21) sekitar pukul 16.30 Wita, tetap bersikukuh jika yang bertanda tangan dalam rekomondasi proses pencairan Dana Desa di Desa Bontomalling bukanlah Ketua BPD nya atas nama Andi Rahimung maka pihaknya tidak akan pernah memberikan rekomondasi dan menandatangani proses pencairannya hingga kapanpun. Disamping itu, memang tidak diatur dalam Tata Tertib (Tatib) BPD Desa Bontomalling terkait perubahan struktur unsur pimpinan.

Kami sudah mencoba menfasilitasi bahkan mempertemukan dan menyampaikan harapan dari pemerintah kabupaten akan tetapi mereka masing-masing, Andi Rusli, Saramang dan Muliati telah menyatakan sikap untuk tidak menerima keputusan pembatalan pergantian unsur pimpinan BPD Desa Bontomalling yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP. Bahkan ketiga anggota BPD ini setelah menerima surat balasan bernomor : 045.2/23/III/2021/DIS.PMD tentang perihal perubahan unsur pimpinan BPD Desa Bontomalling juga dengan tegas telah menyatakan sikap untuk siap menanggung segala reziko yang timbul termasuk konsekwensinya apabila ada sesuatu yang terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan keputusan ini.

READ  Masika ICMI Sulsel inisiasi bantuan untuk Ibu Ros di Rappokalling

Artinya mereka tetap mempertahankan posisi Andi Rusli sebagai Ketua BPD hasil perubahan unsur pimpinan pada 24 Agustus 2020 lalu. Dan kami dari Pemerintah Kecamatan Pasi’masunggu Timur juga telah bersikap untuk tidak akan memberikan proses pelayanan terkait pencairan dana desa termasuk yang ada kaitannya dengan Ketua BPD Desa Bontomalling. Dan ini sudah keputusan dari atas. Apapun urusannya tidak akan pernah mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kecamatan Pasi’masunggu Timur.” Awil Taiyeb menegaskan.

Sebagai Pemerintah Kecamatan diwilayah Jampea Timur, kami telah mencoba menfasilitasi antara para anggota BPD Desa Bontomalling yang dilaksanakan di Kantor Camat Pasi’masunggu Timur pada Selasa 17 Agustus 2021 yang lalu. Namun mereka tetap tidak mau menerima kehadiran Andi Rahimung sebagai Ketua BPD Desa Bontomalling. Pernyataan itu diungkapkan tim pembina kecamatan yaitu Muhammad Asdar, SE selaku Kasubag Program dan Keuangan serta Alguardin, A.Md.Pi selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pasi’masunggu Timur.” kata H Awil Taiyeb.

READ  jaga silahturahmi dan Tingkatkan kinerja, TP-PKK Kelurahan Pisang Selatan lakukan Rapat Rutin

Ketua BPD Desa Bontomalling, Andi Rahimung saat ditemui dirumah kediamannya di Dusun Parang juga menegaskan,” Yang membuat kami malas berkantor karena Kepala Desa Bontomalling, AS tidak pernah melibatkan kami dalam proses penyusunan APBDesa. Penyusunan dan penetapan APBDesa itu hanya dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Desa (Kades) di Benteng ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga dokumen APBDesa itu hanya ada ditangan Bendahara dan Kepala Desa, AS.” ungkapnya.

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh mantan Sekretaris Desa Bontomalling, Abi Suaib. Dikatakannya dihadapan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, La Ode Fariadin, SH pada (02/08/21) lalu bahwa selama 11 tahun menjabat sebagai Sekdes Bontomalling (2009 – 2020) itu cuma sekali pernah memegang dokumen APBDesa. Yakni pada saat pembuatan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Desa akhir masa jabatan diperiode pertama tahun 2018.” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Desa (Sekdes) Bontomalling, Muhammad Ali Muliadi juga saat diinterogasi di Kantor Desa tepatnya di Dusun Parumaang pada 2 Agustus lalu menyatakan jika selama menduduki posisi Sekdes cuma sekali melihat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). “Selama saya menjabat sebagai Sekdes Bontomalling hanya satu kali pernah memegang dokumen APBDesa. Salah satu penyebabnya karena APBDesa itu hanya dipegang oleh Bendahara dan Kepala Desa. Disamping itu, dokumen APBD, itu disimpan dirumah kontrakan di Benteng Selayar.” pungkasnya.

READ  Anggota Komisi E DPRD Sul-Sel Kumpul Bareng Akademisi

Dikonfirmasi via telfon genggamnya, Kepala Urusan Keuangan Desa Bontomalling, Jamaruddin mengungkapkan,” Kami akui kalaupun Sekdes lama maupun yang baru merasa tidak pernah memegang dokumen APBDesa sebab mereka tidak pernah ikut dalam proses penyusunan penyelasaian APBDesa. Sejak saya menduduki jabatan bendahara desa, setahu saya hanya satu kali mereka mengikuti penyusunan penyelesaian APBDesa. Sebab proses penyelesaian APBDesa itu kita lakukan di Selayar. Kita sudah undang ke Selayar akan tetapi memang mereka yang tidak mau. Dengan berbagai macam alasan.
Termasuk juga Ketua BPD Desa Bontomalling, Andi Rahimung. Bahkan saat penyusunan penyelesaian APBDesa tahun 2019, beberapa kali kita telfon namun tidak pernah merespon. Dan akhirnya dia hanya mengutus Sekretaris BPD nya.” kata Jamaruddin, Jumat (13/08/21) sekitar jam 09.47 Wita.

 

 

Penulis. :  DSJ

Editor.    : AB