BATARA MEDIA | Sosialisasi Peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, digelar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar M Yahya di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, (28/2/2020). Dalam sosialisasi perda kali

ini, M Yahya anggota legislatif Dapil III Tamalanrea-Biringkanaya ini menghadirkan 100 peserta yang didominasi kaum perempuan. Meski demikian peserta dari kalangan pria tetap dilibatkan Sosialisasi perda kali ini diundang banyak perempuan agar mengetahui tentang

manfaat pemberian ASI eksklusif. Bukan berarti bapak-bapak tidak, harapan mengetahui dan mensupport pemberian ASI eksklusif, ujarnya Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini berharap, dengan sosialisasi ini, kedepannya, ibu-ibu bisa mengetahui pentingnya pemberian ASI Eksklusif didukung para bapak-bapak dengan pemberian makanan sehat.

READ  Perda Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Segera Diterapkan di Sulsel

Sementara pemateri pertama Duta ASI Makassar Indira Mulyasari Paramastuti Ilham mengungkapkan, Perda Pemberian ASI Eksklusif, agar masyarakat tahu tentang penting pemberian ASI Eksklusif. Menurut Wakil ketua DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019 ini, pemberian ASI ini telah diatur Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang pemberian ASI eksklusif. Sehingga, ini dianggap penting untuk diinformasikan Saya yakin masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Sehingga sosialisasi bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada perda yang dihasilkan DPRD tentang Pemberian ASI Eksklusif ungkapnya.

Sementara pemateri kedua, Staff Ahli Bidang Hukum DPRD Kota Makassar Dr. Zainuddin Djaka, SH, MH, menjelaskan, saat ini sudah banyak tempat sarana umum dan tempat kerja yang mendukung program pemberian ASI Eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus atau bilik atau ruang ASI Wajib tempat kerja dan tempat sarana umum melaksanakan perda ini ujarnya.

READ  Kunjungan Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan di SMK Negeri 5 Selayar

Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif merupakan hak mutlak bayi didukung ibu dan pihak tenaga kesehatan. Bukan Sebaliknya, mengedepankan susu formula. Tenaga Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi segera setelah lahir, kecuali dengan indikasi medis. Tenaga kesehatan yang tidak melakukan kewajiban IMD, bisa dikenakan sangsi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pencabutan izin jelasnya.

Bahkan, kata dan juga dosen di Universitas Patria Artha ini, tenaga kesehatan dilarang melakukan kegiatan promosi susu formula bayi karena akan mendapatkan sangsi teguran hingga pencabutan izin usaha. Bagi Produsen susu formula bayi dilarang melakukan promosi di sarana kesehatan. Penempatan iklan susu formula di sarana kesehatan berjarak 1000 meter, tandasnya.

READ  34.356 Unit Alsintan Disiapkan untuk Mendukung Pertanian Tahun 2021

 

Penulis ; DS

Editor.   ; TS

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here