DPP LSM LEMKIRA puji kinerja Desa Lasitae Kab.Barru

65

BATARAMEDIACOM | kab.Pangkep. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara Indonesia ( LSM LEMKIRA) telah melayangkan surat perihal mediasi warga, sesuai surat kuasa H.Beddu Side yang beralamat di Desa Coppo Tompong Segeri Mandalle, terkait lahan di desa lasitae dusun Balle Angin kecamatan Tanete Rilau kab.Barru, tertanggal 15 September 2021.

Hal ini Terkait dengan lahan yang dinilai oleh pemberi Kuasa Rizal Rahman, dilarang untuk melakukan aktivitas diatasnya oleh saudara nya sendiri dan ponakannya dalam rapat mediasi yang dipimpin oleh Ibu Kepala Desa Lasitae, Kartini Baharuddin, dimana dalam paparannya dihadapan masing masing pihak terkait, menjelaskan bahwa Kuasa dari H.Beddu,side telah menerima aduangnya bahwa pemberi kuasa itu diakui benar, di sisi lain pihak ahli waris merasa benar. Maka dalam rapat ini ibu Desa telah mendengarkan semua argumentasi.

READ  Kakanwil Kemenag Sulsel lantik 12 Pejabat di Tanggal Cantik

Sementara penerima Kuasa mengucapkan terima kasih atas perhatian yg diberikan oleh ibu Desa, Kartini Baharuddin dengan merespon penuh hal ini sehingga patut di apresiasi langkah dan kinerja ibu Kepala Desa dalam melakukan mediasi yg berjalan lancar dan sukses.

Mendengarkan dari dua belah pihak, maka ibu Desa menawarkan masing masing pihak untuk turun langsung ke Lokasi dengan di kawal oleh Aparat TNI Babinsa dan Kepolisian Babinkamtibmas Polsek Tanete Rilau, yang menempuh perjalanan satu jam, dan selebihnya dengan berjalan kaki sepanjang enam kilometer PP.

Sesampai dititik lokasi, maka kembali ibu Desa, Kartini meminta kepada kedua belah pihak masing masing untuk menunjukkan lokasi yang dianggap berselisih faham diantara keduanya, setelah ibu Desa melakukan cross ceak lokasi bahwa lokasi yang dianggap oleh para ahli waris adalah tanah kewarisan. Namun faktanya lahan tersebut adalah penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan seluas satu juta seratus enam puluh lima hektar di kabupaten Barru yang diatur berdasarkan keputusan menteri kehutanan RI nomor SK:121/Menhut,11/2004 Tanggal 7 Pebruari 2014,

READ  Hasiah Sempat Viral di Medsos H Ady Ansar Serahkan Bantuan BPK Hidup Sehari-Hari

ibu Desa, Kartini Baharuddin kembali menguraikan bahwa dalam masalah ini kita jangan merunut pada masa lalu, karena lokasi tersebut adalah kawasan hutan rakyat bukan milik kedua belah pihak sehingga kita harus mematuhi rambu rambu/ mekanisme hutan rakyat jelasnya.

 

Penulis : RSL

Editor.   : AB