BATARA MEDIA.COM – Makassar: Penyelenggaraan Negara yang bersih, Transparan, akuntabel, kredibilitas Dan bebas Dari Kolusi Korupsi serta Nepotisme (KKN) Adalah merupakan agenda reformasi Bangsa Indonesia, tetapi reformasi ini tidak lagi sesuai dengan cita cita rakyat Indonesia, disebabkan Tindak Pidana Korupsi makin menggurita bahkan bagaikan jamur tumbuh di musim hujan.

Tindak pidana Korupsi merupakan pelanggaran hak hak ekonomi masyarakat secara menyeluruh, olehnya itu peran masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satu contoh kasus yang dilaporkan oleh Rizal Noma, salah satu ketum Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negar Indonesia ( LSM-LEMKIRA) Ke Kejari Makassar, ditembuskan Ke Kajati Sulawesi Selatan, Bawasda kota Makassar, Dinas PU.Kota Makassar, Camat Manggala Makassar, Lurah Boring, Dan Koordinator BKM Sejahtera Mandiri, terkait dugaan penyalah gunaan Anggaran proyek naighboor hood Upragading and shelter project (NUSP) case ke- 2 dengan nilai Rp 2,5 .Milyard tahun 2017- 2018.

READ  Cium dugaan korupsi, SPMP minta gubernur Sulsel copot kadis bina marga

Proyek ini adalah pengembangan Kawasan Kumuh Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemeterian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat. Proyek ini bertujuan Kotaku bebas Kumuh, Dan memberikan Bantuan Modal Usaha bagi Masyarakat tidak Mampu sedangkan bantuan fisik yaitu Pekerjaan fisik berupa Pekerjaan Paving blok dan Drainase pada dua titik di RW,01 dan RW,02 Kelurahan Borong.

Mencuatnya kasus ini permukaan disebabkan pada Rapat Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ) Hari Kamis tertanggal 19 December 2020 yang dilaksanakan di Aula Kantor Borong jl.Toddo puli VII Makassar, Dimana rapat tersebut berlangsung dipandu oleh Lurah Borong .Waris.S.Sos dan turut dihadiri oleh Ketua LPM Borong, Dr. Abdullah Thalib Mustapa dan pengurus BKM Madani Sejahtera, H.Abdullah Nandar, dan Rusli.

READ  KPK Tetapkan dan Tahan Tersangka Perkara Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi

Secara tak terduga suasana Rapat tiba- tiba jadi kisruh karena ulah dari pengurus BKM yaitu Abdullah Nandar, yang menprotes lurah Borong Waris.S.sos, bahwa lurah tidak ada kewenangan untuk meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). ironisnya lagi Coordinator BKM Madani Sejahtera Tidak Hadir pada acara Rapat.

Lanjutnya lagi Waris mengatakan BKM Madani Sejahtera ” Sakit; Sementara Rizal Noma Dari Ketum LSM LEMKIRA, menelpon melalui seluler milik Nurhadi .S.Pd menjelaskan bahwa dirinya berjanji untuk memperlihatkan LPJ tersebut jika dirinya berada di Makassar, namun berselang dua hari Nurhadin Rizal balik nelpon lagi Nurhadi, lagi lagi ia berkilah, bahwa sebaiknya kita harus duduk bersama IBU Saenab selaku Koordinator Kota BKM, lagi Nurhadi beralasan, yaitu kita ketemu Bapak FUAD selaku PPK, dari PU, namun semuanya yg dimaksud tak kunjung ada etikad baik.

READ  L-Kontak akan terus kawal Proyek paket penyusunan DED Stadion Mattoanging tahun 2020

Jika merunut kasus ini, diduga keras ada Tindak Pidana Korupsi, sehingga Rizal melayangkan Surat Laporan Ke Aparat Hukum, sayangnya….? Dari laporan tersebut tak satupun penegak hukum yang dapat memberikan jawaban/ Klarifikasi ke Lembaga kami, nah inilah pernyataan juga Dari Ketua Mahkama Agung baru baru ini pada saat pemaparannya dihadapan sidang DPR – RI Komisi Tiga, bahwa Jaksa itu Tidur di Daerah jika tidak ada Tindak pinada Korupsi bisa di tangani dan Instansi penegak Hukum laninnya bisa menangani.

Laporan : Rzl

Editor     : Ts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here