Ditengarai Korupsi, Oknum Kepala Desa Kohala Dilaporkan ke Kejati Sulsel

1388

BATARAMEDIA.COM | Oknum Kepala Desa Kohala, Rakhman Hamdani versi Bupati Kepulauan Selayar telah dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan di Makassar oleh Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos yang terdiri dari Jamaluddin, SH, Ida Hamidah, ST, SH dan Jumadi Mansyur, SH karena disinyalir telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi menerima gaji serta mengelola uang negara akibat tidak dinonaktifkan sebagai Kepala Desa Kohala oleh Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali pasca turunnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar.

Menurut Putusan PTUN dan PT.TUN Makassar bahwa Rakhman Hamdani sudah tidak memiliki kekuatan hukum atau ilegal standing namun masih tetap menerima gaji serta mengelola uang negara. Olehnya itu, patut diduga jika Rakhman Hamdani telah melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020 dan 2021. Alasannya sebab sudah tidak memiliki kewenangan untuk menjabat sebagai Kepala Desa Kohala dan tidak lagi berhak untuk menerima gaji dan mengelola uang negara.” ungkap Jamaluddin, SH saat menghubungi media ini, Selasa (13/07/21) sekitar pukul 22.56 Wita malam tadi via selulernya dari Makassar Sulawesi Selatan.

Kami dari advokat atau penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Rahman R, S.Sos telah melaporkan Rakhman Hamdani kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel pada Senin, 12 Juli 2021 kemarin di Makassar. Laporan ini kami lakukan tambah Jamaluddin, sebagai akibat ketidaktaatan hukum oleh Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali untuk menonaktifkan Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala di Kecamatan Buki Kepulauan Selayar pasca turunnya Putusan PTUN dan PT.TUN Makassar yang telah menetapkan Rahman R,S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih hasil pemilihan 54 Kepala Desa (Pilkades) secara serentak yang digelar pada Kamis, 5 Desember 2019 yang lalu.

READ  Kontrak Kerja Penimbunan Pasar Keppe Dibatalkan PPK L-KONTAK Siap Laporkan Ke APH

Sebagai dasar dan fakta-fakta bagi kami selaku Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos untuk melaporkan Rakhman Hamdani bahwa Rahman R, S.Sos dan Rakhman Hamdani adalah Calon Kepala Desa pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Kohala yang digelar pada Kamis, 5 Desember 2019. Perolehan suara sah antara Rahman R, S.Sos dan Rakhman Hamdani hasil Pemilihan Kepala Desa masing-masing memperoleh suara yang sama yaitu 278 suara sah. Pada 6 Desember 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang diketuai oleh Irwan Baso, S.STP yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) setempat telah menetapkan Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa (Kades) terpilih di Desa Kohala.

Bahwa pada 28 Desember 2019 Rakhman Hamdani ditetapkan dan dilantik oleh Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar bernomor : 653/XII/Tahun 2019 mengenai pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kohala Kecamatan Buki Kepulauan Selayar. Dan selanjutnya pada 6 Februari 2020, Rahman R, S.Sos telah menggugat Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali di Pengadilan Tata Usaha Makassar dengan memohon pembatalan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/Tahun 2019.

Pada 27 Juli 2020 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/Tahun 2019 khususnya Kepala Desa Kohala dibatalkan dan dicabut dan kemudian memerintahkan Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali untuk mengusulkan pengangkatan Rahman R, S.Sos selaku Kepala Desa Kohala terpilih berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar sesuai Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks. Selanjutnya Bupati Kepulauan Selayar telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada 25 Agustus 2020 yang lalu.

READ  Diduga Menyimpang, PERAK Soroti Program KOTAKU di Kelurahan Tallo

Namun lagi-lagi upaya hukum pengajuan banding yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Selayar dipatahkan dengan turunnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Purusan Perkara Nomor : 195/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 6 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah berkekuatan hukum tetap atau sudah dinyatakan inkracht.

Sebelumnya Tim Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos secara gamblang menilai jika Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali tidak taat hukum. Pasalnya, sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor : 9/G/2020/PTUN.Mks melalui Majelis Hakim PTUN yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya pada 27 Februari 2021 lalu. Bahwa para pihak masing-masing Camat Buki dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkesan sama sekali tidak memiliki niat baik untuk mengusulkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk dilakukan pengesahan dan pengangkatan penggugat Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala terpilih untuk masa bhakti 2019 – 2025 hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 5 Desember 2019 yang lalu.

Disisi lain, juga diminta agar Rakhman Hamdani dan pihak terkait bisa legowo menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Adapun amar putusannya adalah bahwa Majelis Hakim PTUN telah membatalkan dan mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/Tahun 2019 mengenai Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2019 – 2025 khususnya pada lampiran II dengan nomor urut 37 atas nama Rakhman Hamdani sebagai Kepala Desa Kohala terpilih versi Bupati Kepulauan Selayar.

READ  Terkait Dugaan Pemalsuan Akta Notaris Rasman Alwi Minta Perlindungan Hukum ke Presiden RI

Itulah yang mengarnakan Majelis Hakim memerintahkan tergugat Bupati Kepulauan Selayar, HM Basli Ali untuk membuat pengesahan dan pengangkatan tergugat Rahman R, S.Sos sebagai Kepala Desa Kohala Terpilih.” tegas tim Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos kepada media ini, Selasa (13/07/21) tadi malam.

Jamaluddin, SH juga mengungkapkan jika Putusan Banding perkara ini sudah diterima sejak 27 Februari 2021. Selain itu, putusan ini sudah dikuatkan dengan Keputusan Nomor : 195/B/2020/PT.TUN.Mks pada tingkat Banding yang menyatakan bahwa putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dengan turunnya surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 10 Tahun 2020.” pungkasnya seraya menambahkan jika sebenarnya kesalahan ini ada ditangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang sekaligus selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepulauan Selayar, Irwan Baso, S.STP. Karena dari awal Tim Kuasa Hukum Rahman R, S.Sos telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten akan tetapi oleh Irwan Baso terkesan menyepelekan keberatan kami.

 

Penulis : DSJ

Editor.   : AB